Orientasi kepala daerah (retreat) yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) di Magelang menjadi sorotan publik, terutama karena instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta para kepala daerah yang merupakan kader PDI-P untuk menunda keberangkatan ke retreat ini sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
Surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P dan ditandatangani langsung oleh Megawati menyatakan bahwa para kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI-P harus menunda perjalanan ke Magelang. Mereka diminta untuk berhenti dalam perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, mereka diinstruksikan untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap menerima panggilan dari pimpinan partai.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa dari 53 kepala daerah yang diundang, 47 di antaranya absen tanpa alasan yang jelas. Hanya enam kepala daerah yang memberikan alasan, seperti sakit atau berhalangan karena acara keluarga. Bima Arya mengimbau kepada kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirim wakil kepala daerah atau sekretaris daerah mereka ke retreat tersebut.
Bima Arya menekankan bahwa jika kepala daerah dan wakilnya tidak bisa hadir, sekretaris daerah harus mengikuti acara retreat. Namun, syaratnya, kepala daerah yang mengutus sekda harus tetap ikut retreat pada gelombang berikutnya, yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Serentak 2024.
Saat konferensi pers mengenai jumlah kepala daerah yang hadir, dua kepala daerah dari wilayah Papua tiba-tiba muncul. Mereka mengaku terlambat karena masalah penerbangan. Meski demikian, kehadiran mereka menambah jumlah peserta yang akhirnya hadir di retreat ini.