Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar sidang kabinet paripurna dengan topik pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi
Dia memberikan lima arahan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Jokowi menginginkan RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas saja. Sehingga, nantinya dapat menjadi panduan dan rencana matang agar melangkah ke depan mencapai target.
"Karena apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis, 14 November 2019.
Salah satu contoh, kata dia, mengenai target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik, disertai dengan strategi untuk mencapai target penurunan kemiskinan.
"Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," tuturnya.
Kedua, Presiden RI ke-7 ini ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan, sehingga program yang direncanakan bisa terealisasikan. "Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," ucapnya.
Kemudian, tidak ada inisiatif menteri. Bagi Jokowi, visi misi pemerintahan sudah menjadi suatu keniscayaan, harus berjalan sesuai arahannya sejak awal, mengacu pada RPJMN.
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Antara/Desca Lidya Natalia)"Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian. Karena itu saya minta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing," ucapnya.
Keempat, dia menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul terkoneksi dengan penganggaran, juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian terkait.
"Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangannya presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," ujarnya.
Kelima, Jokowi ingin agar sinergi antar lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus dibangun. Sehingga, ke depan dapat berjalan selaras. Selain itu, dia juga meminta para menteri untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
"Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024," kata Jokowi.
