Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif di media sosial menyerukan sikap terkait toleransi beragama. Dia menyampaikan hal itu menyusul larangan perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat.
"Berharap akun @jokowi mulai sering ngetwit juga tentang sikap Pemerintah dalam hal toleransi beragama," tulis Yunarto di akun Twitternya, @yunartowijaya, Selasa 24 Desember 2019.
Jebolan Universitas Indonesia ini juga berharap Jokowi mulai menyampaikan pandangannya sebagai kepala negara soal perkembangan penegakan hukum dan isu hubungan internasional. Yunarto menganggap Jokowi sudah terlalu sering mengunggah pembangunan infrastruktur.
"Bapak khan bukan dipilih jadi Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujar Yunarto.
Hanya dalam waktu 15 jam, kicauan Yunarto itu tersebar luas di lini masa. Harapannya kepada Jokowi itu diretweet hingga 2.500 akun dan disukai 5.000 lebih akun.
Kicauan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ditanggapi netizen. (Foto: Tagar)Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak ketinggalan mengomentari kicauan Yunarto itu. Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini, usulan Yunarto layak didengarkan Presiden Jokowi. "Saran bagus ini," tulis Fadli melalui akun Twitternya, Selasa 24 Desember 2019.
Diketahui kasus larangan perayaan Natal digelar di Dharmasraya dan Sijunjung. Kabar itu berkembang luas di publik. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga telah menerima laporan terkait dugaan larangan tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus larangan tersebut saat ini sedang diselesaikan pihaknya dan stakeholder terkait. Menurut dia, konstitusi mengatur kebebasan untuk setiap individu melaksanakan keyakinan atas agama dan kepercayaannya masing-masing.
"Pada dasarnya setiap orang, bukan setiap kelompok, bukan setiap suku, tetapi setiap orang mempunyai kebebasan untuk melaksanakan keyakinan atas agamanya dan kepercayaannya masing-masing," kata Mahfud di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu 22 Desember 2019.
Sejauh ini, akun media sosial resmi Jokowi belum menyinggung soal kasus larangan perayaan Natal tersebut. "Padahal kasus seperti ini sering terjadi. Tapi tidak ada pernyataan sikap apalagi tindakan tegas," tulis akun Twitter @ely_susianti.
