Jakarta - Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyarankan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyebutkan siapa saja yang Ia ketahui telah bertemu maupun dihubungi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Supaya jangan timbulkan fitnah, mending sebut nama mereka yang ketemu dan dihubungi Moeldoko.
Pernyataan Ade ini, seiring surat AHY kepada Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Bahkan AHY menyebut gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
“Bro AHY. Supaya jangan timbulkan fitnah, mending sebut nama mereka yang ketemu dan dihubungi Moeldoko,” cuit Ade melalui akun Twitter @adearmando1 pada Hari Selasa, 2 Februari 2021.
Sebelumnya AHY menyebutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Ade Armando menilai, jika yang disampaikan AHY memang benar, sebaiknya Ia langsung menyebutkan nama. Agar tidak ada yang bilang bahwa ini karangan AHY saja yang pada akhirnya menimbulkan fitnah.
“Kalau nggak bisa sebut nama, kesannya Anda mengarang,” sebut Ade.
Terkait hal ini, Moeldoko buka suara. Menurutnya, isu tersebut bermula dari foto-foto dirinya bersama sejumlah tamu yang datang secara berbondong-bondong dan menceritakan situasi terkini.
- Baca juga : Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Pemutakhiran Data Desa
- Baca juga : HUT NU ke-95, Momen Gelorakan Perdamaian di Tengah Perbedaan
Mantan Panglima TNI itu mengaku, dirinya memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu. Nah, dari pembicaraan tersebut, lalu sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat.
Moeldoko menegaskan, dirinya tak keberatan jika isu ini digulirkan. Tetapi, ia mewanti-wanti AHY agar tidak mudah menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo. Sebab menurut Moeldoko, Presiden Jokowi tidak mengatahui apapun mengenai hal ini. []