Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut besar, atau Giant Sea Wall, tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Meskipun Presiden telah memberikan perintah untuk membentuk Satgas Tanggul Laut, AHY menekankan pentingnya perencanaan yang matang.
"Ini adalah proyek yang sangat besar, kita harus mematangkan konsepnya terlebih dahulu. Tidak boleh tergesa-gesa karena jika ada kesalahan, tidak bisa dianulir begitu saja. Proyek ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang cermat," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
AHY menjelaskan bahwa timnya sedang menyusun dan mempelajari konsep tanggul laut, serta memutakhirkan informasi terkait. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar tanggul laut tidak hanya dibangun di Jakarta, tetapi juga di Banten, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. "Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappenas, dan berbagai stakeholder lainnya, termasuk pemerintah daerah," tambahnya.
AHY menegaskan bahwa semua pihak harus duduk bersama untuk mendengarkan aspirasi dan mencari solusi terbaik. Pemilihan wilayah yang akan menjadi menjadi sebagai tahap awal pertama pembangunan akan ditentukan berdasarkan prioritas dan ketersedia anggaran yang tersedia. "Kita akan melihat prior prior prioritas dan menghadapkan anggaran yang tersedia," jelas AHY.
Giant Sea Wall ini akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur, dengan panjang 946 kilometer dan perkiraan investasi jumbo. Proyek ini juga memiliki peluang investasi besar, termasuk dari potensi pendapatan jalan tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, hingga Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung. Proyek ini juga masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.