Airlangga Tegaskan Munas Golkar Tetap Desember 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Simak ulasannya berikut.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Tagar/Instagram/@airlanggahartarto_official)

TAGAR.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Salah satu agendanya untuk memilih ketua umum, tetap dilaksanakan Desember 2024 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

“Desember,” ujar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.

Saat ditanya apakah ketentuan itu menutup peluang diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Airlangga menegaskan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. 

“AD/ART sudah menyatakan Desember (setiap lima tahun),” ujar Airlangga.

Wacana mempercepat penyelenggaraan Munas Golkar menjadi Munaslub, sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Munaslub partai beringin bisa terjadi apabila terdapat hal-hal yang luar biasa seperti ketua umum yang bermasalah dengan hukum, serta harus mendapat dukungan, dengan jumlah suara tertentu, dari perwakilan DPD partai seluruh Indonesia.

Namun para elite partai beringin di pusat maupun daerah menyangsikan hal itu bisa terjadi. Selain karena tidak ada urgensi, penyelenggaraan Munas Golkar juga hanya tersisa hitungan bulan. []

Berita terkait
Prabowo Temui Jokowi dan Airlangga pada Lebaran Hari Kedua
Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara dan Ketum Golkar Airlangga.
Menko Airlangga di MK: Tak Ada Program Bansos Tambahan Terkait Pemilu 2024
Menko Airlangga menyatakan, Pemerintah tidak pernah menambah program bantuan sosial (bansos) berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Begini Respons Airlangga Soal Permintaan Kubu Amin yang Minta Dirinya Hadir di MK
Airlangga merespons dengan santai ihwal kuasa hukum pasangan Anies-Muhaimin (Amin) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan dirinya.