Akibat PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Anggota DPD RI: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara komprehensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh BSI.
Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman. (Foto: Tagar/Dok DPD RI)

TAGAR.id, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara komprehensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) paska penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun juga meliputi berbagai aspek terkait profesionalitas kinerja dan kualitas layanan publik.

"Dalam pandangan kami selaku anggota Komite IV DPD RI, yang salah satu bidang kerjanya meliputi sektor perbankan dan BSI bagian dari mitra kami. Dengan apa yang terjadi, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah urgensi yang mesti dilakukan oleh BSI,” ujar tokoh yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh, Senin, 24 Juni 2024.

Dirinya menambahkan, evaluasi menjadi langkah penting guna memperbaiki segala kelemahan sehingga kedepan BSI menjadi lebih baik dan profesional dalam segala aspek, terutama kinerja manajemen serta kualitas layanan publik.

"Apalagi mengingat, kasus penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah ikut mempengaruhi opini dan kepercayaan serta citra BSI di mata publik saat ini. Jadi, evaluasi untuk perbaikan bagian upaya guna memperbaiki citra BSI di mata publik,” katanya.

Sementara terkait dengan kasus penarikan dana PP Muhammadiyah, dirinya menilai evaluasi spesifik juga harusnya segera dilakukan dan publik juga mesti mendapat penjelasan terkait hal ini. Sehingga publik menjadi jelas dan tidak berasumsi liar yang kemudian berdampak bagi citra BSI.

"Sebagai representasi masyarakat Aceh, di mana BSI menjadi perbankan utama dan dominan. Kami meminta BSI menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut agar tidak berkembang asumsi liar yang akan berdampak terhadap citra BSI,” tutup Haji Uma. []

Berita terkait
Tindak Lanjuti Sengketa Tambang dan Perkebunan, BAP DPD RI Panggil Dua Kementerian
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil perwakilan dari Kementerian ESDM.
Peringati Iduladha 1445H, Kesetjenan DPD RI Ajak Pentingnya Berbagi Kepada Sesama
Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024.
Soal Pernyataan tentang Perlindungan Orang Tobelo Dalam, Direktur International Survival Asia Temui Ketua DPD RI
The Asia Campaign Director at Survival International, Sophie Grig menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.