Jakarta - Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat kecewa Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) membakar bendera negara India ketika demonstrasi di Kedutaan Besar (Kedubes) India di Jakarta pada Jumat siang, 6 Maret 2020.
Sebab itu tuntutan FPI, PA 212, dan GNPF-U untuk berdialog dengan pihak Kedubes India hingga akhirnya massa berangsur bubar pada pukul 17.00 WIB tidak dipenuhi Pradeep
"Apakah teman-teman semua mencintai dan menghormati bendera merah putih? Dan bila ada yang membakar bendera merah putih apakah Anda akan menemui pembakarnya?" kata Pradeep di Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020.
Apakah Anda akan menemui orang-orang yang membakar bendera Anda?

Dia menyangkal bila pembakaran bendera oleh massa aksi demonstrasi lantaran pihak Kedubes India enggan menemui FPI, PA 212, dan GNPF-U. Menurutnya, pemerintah India tidak mungkin diintervensi oleh para demonstran dari negara lain.
"Apakah misalnya ada orang India mengatakan kepada orang Indonesia. Anda harus melakukan sesuatu, melakukan 'A', lalu mengancam. Kalau Anda tidak melakukan 'A', apakah mereka misalnya orang India atau negara lain berhak membakar bendera Anda? Apakah itu bisa dijustifikasi sebagai sesuatu hal yang benar," ujarnya.
Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat menjawab sejumlah pertanyaan awak media soal demonstrasi yang dilakukan FPI, PA 212, dan GNPF Ulama di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (Foto: Tagar/Rahmat Fathan)
Kendati diancam diberi waktu satu pekan untuk membuka ruang dialog terkait kasus kemanusiaan di India, Pradeep mengatakan dengan tegas tidak akan menggubrisnya.
"Mungkin bagi saya tidak akan menemui, karena ya itu respons beliau terhadap pembakaran. Apakah Anda akan menemui orang-orang yang membakar bendera Anda," kata dia.
Terkait ancaman orator demo yang diinisiasi FPI, PA 212, dan GNPF-U bakal melakukan sweeping terhadap orang India di Jakarta, Pradeep mengaku akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan nanti dia akan membahas terkait apa yang sebenarnya diminta oleh ormas-ormas tersebut.
"(Kami akan) Bertemu dengan gubernur, membahas hal ini, apa yang dibahas, apa yang akan diminta. Saya hanya ingin mendiskusikan bila ada kemungkinan kepada gubernur, apakah ada cara-cara diperbolehkan di Indonesia yang seseuai dengan UU dasar dan hukumnya, cara demonstrasinya untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami lingkungan sekitar, dan masyarakat umum," kata Pradeep. []