Jakarta – Amerika Serikat (AS) mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para pejabat yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. AS juga memperingatkan akan respon dari Washington terkait dengan upaya kudeta itu.
Suu Kyi dan presiden Myanmar ditangkap militer dan dibawa ke tahanan, 1 Februari 2021, pagi waktu setempat, setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November 2020 lalu.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan dalam pernyataan, 31 Januari 2021 waktu setempat bahwa "AS menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil langkah terhadap mereka yang bertanggung jawab, apabila aksi mereka tidak diubah." Ditambahkannya, Presiden Joe Biden telah menerima pengarahan mengenai situasi itu.
"Kami mendesak militer dan semua pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan perundang-undangan, serta membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambah Psaki.
Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) Aung San Suu Kyi, dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken setelah bertemu di Naypyitaw, Myanmar, 18 Januari 2016 (Foto: voaindonesia.com – AP)
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan AS "sangat prihatin dan terkejut" dengan laporan mengenai penahanan para pejabat dan tokoh masyarakat. Blinken menyerukan militer agar segera membebaskan para pejabat yang ditahan.
"AS mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus mengubah sikap mereka segera," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, 31 Januari 2021.
Militer Myanmar pada pekan lalu mengisyaratkan bisa merebut kekuasaan setelah mengklaim terdapat kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) (vm/ah)/voaindonesia.com. []