Jakarta – Tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Senin, 21 Februari 2022, mengenai Ukraina merupakan eskalasi besar dan indikasi lain Moskow menginginkan perang, bukan diplomasi, demikian menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Setelah Kremlin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai negara independen dan mengirim pasukan penjaga perdamaian Rusia, Amerika dan banyak negara lain mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran perjanjian internasional, dan mulai menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, berbicara pada sidang darurat Senin, 21 Februari 2022, malam di Dewan Keamanan. “Kita harus memperjelas bahwa serangan ke Ukraina adalah serangan terhadap kedaulatan setiap negara anggota PBB dan Piagam PBB, dan tindakan itu akan menghadapi konsekuensi yang cepat dan berat,” jelasnya.
Beberapa anggota Kongres AS dari kedua partai bersikeras bahwa Presiden Joe Biden telah melampaui batas sanksi terbatas dalam menghukum Rusia.
Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Selasa, 22 Februari 2022, mengatakan Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia, ketika negara-negara Barat mulai mengambil tindakan hukuman terhadap Moskow atas krisis Ukraina.
Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, 22 Februari 2022 (Foto: voaindonesia.com - John Macdougall/Pool via REUTERS)
"Pada tahap ini, selain sanksi awal, sekarang penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan dengan demikian menjadi bencana. Itulah yang menjadi tujuan semua upaya diplomatik kita," kata Kanselir Scholz.
Keputusan itu merupakan langkah signifikan bagi pemerintah Jerman, yang telah lama menolak untuk menghentikan proyek tersebut meskipun ada tekanan dari Amerika dan beberapa negara Eropa untuk melakukannya.
Sementara itu Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, 22 Februari 2022, mengatakan pemerintahnya akan mulai memberlakukan sanksi baru terhadap bank dan individu Rusia menyusul keputusan Presiden Putin untuk mengakui dua wilayah separatis Ukraina sebagai wilayah merdeka.
"Sekarang Inggris dan sekutu-sekutu kita akan mulai menjatuhkan sanksi pada Rusia yang sudah kita siapkan dengan menggunakan kekuatan baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya yang diberikan oleh dewan ini untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas Rusia yang memiliki kepentingan strategis bagi Kremlin," kata PM Johnson.
PM Inggris, Boris Johnson, di Downing Street, London, Inggris, 22 Februari 2022 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Henry Nicholls)"Hari ini Inggris memberi sanksi lima bank Rusia: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, dan Black Sea Bank. Dan kita memberikan sanksi kepada tiga individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Gennady Timchenko, Boris Rotenberg, dan Igor Rottenberg. Setiap aset yang mereka miliki di Inggris akan dibekukan," imbuhnya.
Berbicara di parlemen Inggris, Johnson mengatakan tindakan Rusia sama dengan "invasi baru ke negara itu" dan mengatakan Putin "mencari dalih untuk melakukan serangan skala penuh."
Dalam sebuah pernyataan yang direkam sebelumnya pada hari Senin, 21 Februari 2022, Putin mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina timur. Pengakuan itu tidak lama kemudian disusul pengumuman bahwa militernya akan mulai mengirim pasukan "penjaga perdamaian" ke wilayah-wilayah tersebut (my/lt)/voaindonesia.com. []
Perang Hibrida Dikobarkan Rusia di Ukraina
Menhan Amerika Serukan Rusia Lakukan Deeskalasi Krisis Ukraina
Sanksi Keuangan Jadi Salah Satu Pilihan untuk Hukum Rusia
Tidak Ada Bukti Rusia Tarik Pasukan dari Perbatasan Ukraina
