Jakarta - Managing Partner Konsultan Jasa Financial Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengingatkan Indonesia untuk mengantisipasi dampak virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian dalam negeri.
Pasalnya, lambat laut kata dia imbas COVID-19 akan memengaruhi gerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Walaupun status Indonesia pada saat ini belum ditemukan virus corona, sebenarnya dampak pada perekonomian negara kita sudah terasa," ucap Johanna Gani di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.
Apalagi, menurutnya China, negara asal COVID-19 merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. "Virus corona yang sudah menyerang banyak saudara kita di belahan negara lain tentu menjadi ketakutan yang juga dirasakan hingga Indonesia," tuturnya.
Dengan demikian, ia menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi goyahnya ekonomi, jika suatu hari virus corona masuk dan terdeteksi di Indonesia. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, kami pandang sudah tepat untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020, penurunan tajam terjadi pada ekspor migas dan nonmigas yang merosot 12,07 persen, hal ini dapat terjadi karena China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia.
Dari sisi impor juga terjadi penurunan 2,71 persen yang disumbang turunnya transaksi komoditas buah-buahan.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah fokus pada konsumsi rumah tangga agar stabilitas ekonomi nasional terjaga di tengah kekhawatiran virus corona.
"Kontribusi PDB terbesar kita kan dari konsumsi. Konsumsi menjadi kunci supaya ekonomi tidak turun, nah gimana caranya? APBN dan APBD harus lebih banyak diguyur ke masyarakat," ujar ekonom senior Indef Aviliani.
'Diguyur ke masyarakat' itu, menurut Aviliani bukan berarti pemerintah memberikan uang langsung ke masyarakat. Melainkan berkonsentrasi ke pemberdayaan masyarakat.
"Kalau kita lihat, konsentrasi ke infrastruktur itu sering kali tidak ke konsumsi. Harus ada peralihan dari investasi infrastruktur ke arah pembangunan yang bisa menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, Aviliani menyarankan pemerintah segera memberikan relaksasi penilaian kualitas kredit bagi debitur yang usahanya terdampak virus corona. Sebab mengakibatkan produksinya menurun dan mengakibatkan cash flow terhambat, sehingga menurut dia mereka tidak bisa bayar kredit.
"Biasanya mereka langsung tidak dipercaya dan mati. Nah, itu ada relaksasi dari sisi restrukturisasi kredit, ada relaksasi dari NPL (kredit bermasalah), sehingga nanti tidak mengganggu jalannya industri," ucapnya. []