Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daeng Muhammad mengatakan pemerintah perlu melakukan berbagai langkah untuk mengintervensi harga Alat Pelindung Diri (APD). Pasalnya, kata dia banyak yang mengeluhkan APD semakin langka dan mahal padahal sangat dibutuhkan untuk menanggulangi pandemi virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.
"Pemerintah harus bisa intervensi kepada harga jual yang ada di pasaran. Karena kuncinya adalah kondisi seperti sekarang, negara harus ada," kata Daeng Muhammad dalam rilis di Jakarta, Selasa, 7 April 2020 seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Covid-19 Bikin APD Langka, Mendag Relaksasi Ekspor
Menurut dia sudah saatnya berbagai pihak terkait menyisir industri-industri yang masih bermain dengan harga barang di tengah penyebaran corona. Sebab, dengan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini menurutnya tidak manusiawi bila masih ada yang melakukan hal seperti itu.
Untuk itu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap Kementerian Perindustrian melakukan tindakan kontrol yang ketat, guna mengembalikan harga-harga barang APD menjadi normal.
Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan APD dan masker dengan merangkul sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri. IKM tersebut antara lain tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
“Sebanyak 88 persen dari 50 IKM yang mengisi kuesioner dari kami menyatakan mampu memproduksi APD maupun masker,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.
Gati memaparkan kapasitas produksi masker dari masing-masing IKM tersebut berkisar antara 50 hingga 500 lembar per hari. Sedangkan, untuk kapasitas produksi APD, mereka sanggup membuat 20-250 buah per hari.
Kendati demikian, baru terdapat 55 persen IKM yang memahami standar pembuatan masker. Sehingga, 77,5 persen IKM mengaku mampu memproduksi masker dan APD yang tidak berstandar medis.
Selain membantu pemerintah, produksi masker maupun APD IKM menjadi salah satu solusi untuk mempertahankan bisnis IKM dalam negeri di tengah Covid-19. []
