Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi protes besar-besaran di depan kantor mereka di Jakarta, Senin (20/1). Mereka menuntut Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro mundur dari jabatannya. Para ASN yang mengenakan baju hitam membentangkan spanduk dan papan bunga, mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas dugaan pemecatan salah satu pegawai secara tidak adil.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat para ASN berteriak keras saat mobil hitam Satryo meninggalkan kompleks kantor. "Turun! Turun! Turun! Lawan! Lawan! Lawan!" sorakan mereka menggema. Salah satu pegawai yang diberhentikan, Neni Herlina, mengaku dirinya diberhentikan secara verbal tanpa menerima surat resmi. Aksi ini menandakan puncak ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para ASN di lembaga tersebut.
Satryo Brodjonegoro, putra dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Soeharto, membantah tuduhan yang dilontarkan kepadanya. "Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih," ujarnya setelah menghadiri pelantikan rektor ITB di Bandung. Namun, Sekjen Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, mengonfirmasi adanya pemberhentian ASN, meski menyanggah bahwa proses tersebut dilakukan secara mendadak.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan bahwa aksi demo terbuka oleh ASN terhadap pemimpin kementerian adalah hal yang sangat jarang terjadi. "Kalau semut diinjak, tentu akan menggigit," ujarnya, menekankan bahwa para ASN merasa terdesak dan unjuk rasa adalah satu-satunya pilihan mereka. Lina menyarankan agar ada mediator yang bisa menjembatani antara Mendikti Saintek dan para pendemo, dengan peran tersebut diambil oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pihaknya yakin persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog. "Kita tunggu saja hasil dialog yang akan dilakukan di internal kementerian tersebut. Sejauh ini kita yakin bisa diselesaikan dengan dialog dari hati ke hati dan kepala dingin," ujarnya. Aksi ini terjadi menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menandakan adanya ketegangan internal di lembaga pemerintahan.