Jakarta - Pengamat politik Usep S. Ahyar mengatakan Front Pembela Islam (FPI) hanya memantik masalah baru, menyusul Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat yang menyebut organisasi masyarakat yang dipimpin Rizieq Shihab itu tergolong kelompok ekstremis.
"Ini pertanyaan bagi FPI kan, apakah mau menyelesaikan persoalan atau malah menambah persoalan baru? Dan ternyata ini kan menambah persoalan baru," ujar Usep kepada Tagar, Selasa, 10 Maret 2020.
Ini kan memunculkan sentimen baru.
Baca juga: Massa FPI dan PA 212 Bakar Bendera India
Kemudian, peneliti dari Populi Center itu menuturkan konflik di India yang disuarakan FPI beberapa waktu lalu merupakan persoalan kemanusiaan.
Menurut dia, diplomasi antar negara adalah langkah relevan yang dapat dilakukan petinggi negara atau kementerian untuk menghentikan kejadian yang telah menewaskan puluhan korban jiwa itu.
"Di manapun memang harus kita protes. Cuman protes itu jangan memunculkan persoalan baru. Warga negara asing di sini banyak. Warga negara Indonesia di luar negeri juga banyak," ucapnya.
Demonstrasi massa gabungan PA 212 dan FPI di depan Kedutaan Besar India di Kuningan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. (Foto: Tagar/R. Fathan)Dia pun menilai, ucapan Pradeep soal FPI kelompok ekstremis dilatar belakangi kemarahan lantaran tindakan ormas itu sendiri yang melakukan pembakaran bendera India saat melakukan aksi demonstrasi.
"Ini kan memunculkan sentimen baru. Dibanding memberikan usulan-usulan bagaimana menyelesaikan persoalan di India, ya kita sama-sama mengutuk, tapi caranya dengan tidak memunculkan permasalahan baru lagi," kata Usep.
Baca juga: Dubes India Anggap FPI dan PA 212 Kelompok Ekstremis
Sebelumnya, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat menganggap FPI, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) masuk dalam kategori kelompok ekstremis.
Pradeep menyampaikan itu ketika ditanya soal sikapnya terkait demonstrasi FPI, PA 212, dan GNPF-U yang menyerukan pertikaian berdarah antara pemeluk agama Hindu-Islam di India yang digelar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India pada Jumat siang, 6 Maret 2020.
"Golongan ekstrimis ini idenya menyebarkan ketakutan sehingga orang-orang panik. Bila kita takut dan panik, mereka menang. Jadi kita tidak akan merespons hal-hal seperti itu," ujar Pradeep di Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020.
Seperti diketahui, undang-undang (UU) Kewarganegaraan yang disahkan parlemen India pada Desember 2019 menyulut pertikaian berdarah antara pemeluk agama Hindu-Islam di New Delhi, India.
UU tersebut berisi semua imigran yang rata-rata berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh dapat memeroleh status kewarganegaraan India. Namun, keistimewaan itu tidak berlaku jika imigran tersebut memeluk agama Islam. []
