Jakarta - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem Roberth Rouw marah besar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan Gubernur Banten Wahidin Halim mangkir dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas terkait penanganan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Kekesalan itu diluapkan nya di depan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang hadir dalam RDP. Lantas Roberth mengatakan agar tiga kepala daerah itu tidak merasa sok pintar.
Tidak usah lagi pimpinan-pimpinan di daerah ini sok-sok pintar.
"Kalau kita mau ikut apa yang disampaikan oleh bapak menteri PUPR, green desain besar untuk pembangunan penanganan banjir di ibu kota negara ini, tidak usah lagi pimpinan-pimpinan di daerah ini sok-sok pintar. Ikut saja itu. Lakukan itu. Maka itu dapat teratasi semuanya," katanya di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Roberth mengatakan, dari data pada tahun 2018 ada sekitar 17,5 km lahan yang seharusnya dibebaskan oleh Pemprov DKI. Lahan itu nantinya digunakan dalam rangka penanganan banjir.
Namun, hingga kini, Pemprov DKI tidak melakukan hal tersebut sehingga penanganan banjir pun terkendala. Padahal, desain itu dibentuk langsung oleh Kementerian PUPR.
"Bukan hebatnya dengan buat ini, buat itu. Tidak usah sok jago lah. Ikut itu apa yang sudah didesain. Itu bukan orang bodoh yang bikin itu. Itu ahli yang buat. Pemerintah Republik Indonesia yang buat itu. Jadi ikut saja itu," ujarnya.
Roberth kemudian menilai Anies tidak fokus terkait penanganan banjir di Jakarta terlebih di kota-kota penyangganya. Sedangkan kepada tiga kepala daerah dia menyebutnya tak punya hati.
"Jadi saya mohon pimpinan. Kita tidak lagi terlalu melelahkan diri kita. Kita perduli memang, tapi percuma kita bicara kalau daerahnya tidak punya hati untuk itu," katanya.
Ketua Komisi V DPR yang memimpin RDP dengan Menteri PUPR mengambil sikap dengan menunda dan menjadwalkan ulang rapat dengan kehadiran Anies, RK, dan Wadidin. Dia meminta agar ketiga kepala daerah tidak hanya berbicara di media massa sehingga penanganan banjir melahirkan silih pendapat di publik. "Menyatakan rapat hari ini sepakat ditunda," tutur Lazarus. []