Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi meminta agar para pemangku jabatan dapat bertindak cepat dan konkret dalam membantu para korban bencana banjir yang melanda Indonesia.
Ia mengatakan tak seharusnya para pejabat pemerintah saling menyalahkan satu sama lain dengan adanya bencana yang terjadi saat ini.
"Saya melihat pejabat pemerintah ada yang saling menyalahkan, harusnya tidak perlu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain," kata Arwani, saat mengisi acara diskusi MNC Trijaya, di kawasan Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2020.
Kita punya perencanaan yang sama, eksekusi yang sama.
Baginya, pejabat pemerintah harus memperhatian kebutuhan para korban bencana terlebih dahulu. Setelah itu pemerintah membuat perencanaan dan mengerjakannya bersama-sama.
"Kita punya perencanaan yang sama, eksekusi yang sama," ucap dia.
Terpenting, kata dia, para pejabat harus menghentikan argumen saling menyalahkan penyebab banjir satu sama lain. Menurut Arwani, para pejabat negara harus mengutamakan pertolongan pada korban banjir yang masih membutuhkan bantuan segera.
"Harusnya dimaksimalkan terus, jangan terlalu banyak berdebat dimedia," tuturnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, sejauh ini bantuan dari pemerintah baik pusat maupun pemprov memang sudah disampaikan kepada para korban, akan tetapi kedepan harus ada rencana yang dibuat bersama-sama untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengutarakan pernyataan berbeda terkait penyebab banjir Jakarta saat menggelar konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020.
Awalnya Menteri PUPR membahas soal normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung. Ia pun mengutarakan hal itu langsung dihadapan Anies Baswedan.
"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies Baswedan), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," ucap Basuki, di Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Januari 2020.
Basuki mengatakan bahwa masih terjadi luapan di Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer. Ia menyebut, sedangkan, bagian sungai itu sudah mengalami penyempitan dan masih terdapat rumah yang berdiri di bantaran sungai.
Setelah mendengarkan penjelasan itu, masih ditempat yang sama, Anies justru tak setuju dengan pernyataan dari Menteri Basuki. Ia menyebut normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir, jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.
Selain memberikan penjelasan, ia memberikan contoh normalisasi di kawasan lainnya yaitu di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya. Namun, menurutnya hal itu tetap saja mengalami banjir.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," ujar Anies.
"Tapi, selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," tuturnya. []
