Jakarta - Curah hujan yang ekstrim sejak Selasa malam, 31 Desember 2019 hingga keesokan harinya membuat sejumlah besar ruas jalan di Jakarta tergenang banjir. Ruas tol dalam kota juga terkena dampak banjir sehingga tidak bisa dilewati. Sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat, pemerintah memberikan kebijakan menggratiskan jalan tol dalam kota selama 18 jam.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan demi mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir. Saya minta selanjutnya Jasa Marga dan BUMN lain yang mengelola jalan tol untuk segera melakukan tindakan preventif agar dapat meminimalisir dampak banjir ke jalan tol," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Menurut Erick, menggratiskan jalan tol, tidak akan mengurangi beban masyarakat karena banjir. "Namun hal ini adalah sebagai kompensasi kepada pengguna jalan tol yang terdampak musibah ini," ucapnya seperti diberitakan dari Antara.
Banjir mengundang sampah termasuk kasur ikut berenang menuju Kali Ciliwung di bawah jembatan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Januari 2020. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan sebagai wujud inisiatif pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol, baik untuk jalan tol Cawang - Grogol - Tomang yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan jalan tol Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga - Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada yang terdampak banjir akan dibebaskan biaya penggunaan jalan tol.
"Pembebasan biaya penggunaan jalan tol pada pada jalan tol dalam kota yang terdampak banjir merupakan inisiatif Pemerintah dan BUJT sebagai wujud kompensasi kepada masyarakat. Pembebasan biaya penggunaan jalan tol ini dilakukan sambil menunggu perkembangan kondisi lapangan hingga banjir dan genangan di jalan tol surut," kata Danang.
Pengguna Jalan Harus Merasa Aman dan Nyaman
Penggratisan ini berlaku untuk ruas Jalan Tol Cawang - Grogol - Tomang yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan ruas Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga - Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk mulai 18.00 WIB petang ini, Rabu 1 Januari 2010, hingga Kamis 2 Januari 2010 pukul 12.00 WIB.
"Jasa Marga mendukung penuh kebijakan Pemerintah. Selaku operator jalan tol, kami terus berupaya agar pengguna jalan tol tetap merasa aman dan nyaman dengan melakukan penyedotan di beberapa titik genangan air, penyiagaan rambu dan petugas hingga melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai berbagai update informasi mengenai genangan air di jalan tol Jasa Marga,” ujar Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani.
Sementara Direktur Operasional PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk Djoko Sapto menjelaskan pada prinsipnya perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna jalan. Untuk memastikan kondisi jalan tetap aman untuk pengguna jalan, saat ini pengelola jalan tol menyiagakan perambuan serta penempatan petugas sebelum lokasi genangan air agar pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan mengantisipasi genangan air.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut salah satu faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah di Jakarta akibat curah hujan yang tinggi. Hal itu disebutkan pihak BNPB berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sementara itu Jokowi mengatakan, banjir yang melanda ibu kota Jakarta harus ditindaklanjuti secara serius, karena ia menyebut keselamatan warga harus dinomorsatukan. Ia menuturkan, berbagai pihak dapat segera menangani bencana yang terjadi dipembukaan tahun 2020 ini.
"Pertama, urusan banjir yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga dinomorsatukan," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Rabu, 1 Januari 2020.
Jokowi meminta seluruh pihak untuk bersinergi dan bekerja sama. Ia menyebut, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. "BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir," ucapnya. []