Jakarta - Perdebatan soal penggunaan kata Normalisasi dan Naturalisasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi.
Arwani Thomafi meminta agar perbedaan penamaan antara normalisasi dan naturalisasi tidak terus diperpanjang dan diperdebatkan. Ia mengatakan, jangan sampai hal ini menjadi sebuah penyebutan nama khusus seperti kelompok cebong dan kampret yang pada pemilu lalu ramai diperbincangkan.
"Jangan melirik naturalisasi dan normalisasi seperti cebong dan kampret ya," kata Arwani saat mengisi acara diskusi MNC Trijaya, di kawasan Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2020.
Dalam menghadapi bencana banjir, kata Arwani, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia justru melihat hal ini belum terealisasi, melihat adanya ketidakserasian beberapa pihak.
Jangan melirik naturalisasi dan normalisasi seperti cebong dan kampret ya.
"Pemerintah harus jadi satu. Saya melihat relasi ini tidak ada, karena ada problem relasi satu sama lain," ucap Arwani.
Ke depan, Komisi II akan memanggil pihak terkait untuk melihat sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh para wakil daerah dan juga pemerintah pusat.
"Harus bertemu ya antara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat , dan Banten. Kita mau memastikan relasi antara mereka ini seperti apa," tuturnya.
Pimpinan Komisi II ini meminta agar para pemangku jabatan dapat bertindak cepat dan konkret dalam membantu para korban bencana banjir yang melanda Indonesia. Ia mengatakan tak seharusnya para pejabat pemerintah saling menyalahkan satu sama lain dengan adanya bencana yang terjadi saat ini.
"Saya melihat pejabat pemerintah ada yang saling menyalahkan, harusnya tidak perlu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain," kata Arwani.
Politikus PPP ini mengatakan pejabat pemerintah harus memperhatian kebutuhan para korban bencana terlebih dahulu. Setelah itu pemerintah membuat perencanaan dan mengerjakannya bersama-sama.
"Kita punya perencanaan yang sama, eksekusi yang sama," ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik oleh Kementerian PUPR lantaran tidak menyelesaikan program normalisasi sungai. Menurut Kementerian PUPR, tidak berlanjutnya normalisasi sungai berdampak pada banjir seperti yang melanda Jakarta awal tahun 2020.
Seperti diketahui, DKI 1 enggan melanjutkan proyek normalisasi era gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membuat sungai terpisah dengan dinding dari beton.
Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017, Anies Baswedan berkomitmen meluncurkan program naturalisasi sungai yang menguatkan dinding alami sungai dari bronjong atau batu kali. []
