Cianjur - Sebanyak 23.000 warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan ini bagi warga yang tercatat dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS). Sedangkan untuk bantuan Non-DTKS, Pemkab Cianjur, akan segera mengusulkan data warga yang bersumber dari Sapawarga.
“Sisanya kemungkinan kan ada tahap selanjutnya, karena DTKS sumber datanya dari Kepala Desa sedangkan Non-DTKS yang bersumber dari Sapawarga,“ kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, di Cianjur, Senin, 20 April 2020.
Mutawali menuturkan, untuk Program Non-DTKS akan dipilah kembali dalam sapawarga, karena menurut Mutawali terkait dengan data Gubernur, ada warga yang mendapatkan Program PKH juga, sehingga harus verifikasi kembali agar bantuan bisa tepat sasaran. “Setelah kita cek ke lapangan memang ada yang dapat pkh juga, disitu kita musyawarahkan ambil lagi dan ganti lagi dari dtks non program yang akan dimusyawarahkan bersama pihak desa,“ ungkap Mutawali.
Ia menuturkan, jika bantuan untuk DTKS sudah ditetapkan kuotanya sehingga hanya 23.000 orang yang mendapatkan bantuan tersebut. “Bantuannya ga bisa dirata-ratakan per Desanya, kemungkinan bisa satu atau dua orang saja karena datanya dari DTKS,“ tutur Mutawali.
Rapat Forkopimda di Kabupaten Cianjur (Foto: Tagar/Muhammad Ginanjar)Namun ia juga menghimbau warga untuk tidak khawatir bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, karena menurut Mutawali pihak Pemkab Cianjur mengusulkan bantuan untuk Non-DTKS yang datanya bersumber dari Sapawarga. “Kalau yang DTKS kan kuotanya sudah 23 ribu, mungkin nanti akan diubah penerimanya jika mendapatkan bantuan lebih karena ada PKH perluasan,“ kata Mutawali.
Agar bantuan bisa tepat sasaran, Dinas Sosial juga menghimbau kepada para Camat dan Pihak Desa, jika ada warga yang mendapatkan bantuan agar bisa di musyawarahkan kembali, untuk mengganti penerima dari usulan DTKS yang belum dapat bantuan. “Kalau dari 23 ribu ada kekeliruan, agar diganti, dan mengambil dari usulan DTKS yang belum kebagian, yang ada sembako PKH keluarin,“ ungkap Mutawali.
Untuk pengawasan nanti, Dinsos Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Pemerintahan Kecamatan setempat, bahkan Pihak Kepolisian juga dilibatkan untuk mengawal data agar tepat kepada penerima. “Pengawasan kita lakukan bersama Rt/Rw dan juga tksk dan kasi kesra, nanti juga ada tahap selanjutnya dari Non-DTKS, kita upayakan semuanya bisa kebagian,“ imbuhnya. []
- Muhammad Ginanjar
