Basaria: Masa KPK Dibubarkan?

“Jangan berpikir wah nanti KPK dibubarkan. Ya tidak lah. Masa dibubarkan. Berpikirnya tuh harus positif,” papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK, mengingatkan untuk menanggapi positif rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana korupsi oleh Polri. Pada prinsipnya, KPK setuju dan selalu mendukung apapun itu sepanjang mampu memperkuat pemberantasan korupsi. Hanya saja, kata dia, terkait masalah bentuknya seperti apa KPK tak akan ikut campur. (Foto: Sas)

Jakarta, (Tagar 24/10/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) telah dibentuk akan berujung pada pembubaran lembaga anti rasuah yang diketuai Agus Rahardjo tersebut.

“Jangan berpikir wah nanti KPK dibubarkan. Ya tidak lah. Masa dibubarkan. Berpikirnya tuh harus positif,” papar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/10) siang.

Basaria pun menegaskan, justru dengan pembentukan Densus Tipikor itu artinya lebih banyak lagi yang memerangi korupsi, sehingga nantinya pekerjaan KPK dalam memberantas korupsi semakin ringan.

“Semakin mereka bagus, maka kerjaan KPK semakin ringan. Jika semakin kuat memberantas korupsi sudah barang tentu kita sangat senang,” paparnya.

Basaria menjelaskan, pada prinsipnya, KPK setuju dan selalu mendukung apapun itu sepanjang mampu memperkuat pemberantasan korupsi. Hanya saja, kata dia, terkait masalah bentuknya seperti apa KPK tak akan ikut campur.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Densus Tipikor bakal dipimpin polisi berpangkat Inspektur Jenderal. Selain itu, kedudukan kepala Densus Tipikor akan berada langsung di bawah kendali Kapolri.

Tito menyampaikan personel yang akan dikerahkan ke dalam Densus Tipikor itu mencapai 3.560 orang. Ia pun menyampaikan pembentukan tersebut memakan anggaran mencapai Rp 2,6 triliun. (sas)

Berita terkait
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.