Jakarta – Beijing mengklaim bahwa sekelompok negara kerajaan Arab yang kaya minyak di Timur Tengah menganggap perlakuan kontroversial pemerintah China terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang sebagai sebuah “urusan dalam negeri.”
Selama pertemuan dengan pejabat Partai Komunis di China, Nayef Falah Al-Hajraf, Sekjen Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, mengungkapkan dukungan kuat terhadap “posisi sah China seputar isu-isu terkait dengan Taiwan, Xinjiang, dan HAM,” demikian kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, kepada wartawan pada Jumat, 14 Januari 2022.
Al-Hajraf tidak berbicara kepada reporter langsung, tetapi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China itu mengatakan, Al-Hajraf mendukung posisi bahwa isu-isu HAM tidak boleh dipolitisir dan “mengungkapkan penentangannya terhadap campur tangan dalam urusan dalam negeri China,” demikian menurut Wenbin.
Aksi protes etnik Uighur di London, Inggris, atas dugaan genosida oleh pemerintah China (Foto: bbc.com/indonesia – PA MEDIA)
Berkantor di Riyadh, Arab Saudi, GCC merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan dari enam negara Teluk, yaitu: Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Lawatan Al-Hajraf ke China ditujukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan antara negara anggota GCC dan Beijing, demikian dilaporkan oleh harian berbahasa Inggris "Saudi Gazette".
Pemerintah China dikritik secara luas atas perlakuan penindasannya terhadap warga minoritas Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang di China barat laut, yang oleh pemerintah AS disebut sebagai genosida (jm/pp)/voaindonesia.com. []
Kisah Panjang Kasus Kemanusiaan Uighur di Xinjiang
Sidang Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur Pengacara London
Pengadilan Independen di Inggris Vonis China Genosida Etnis Uighur
China Menindas Uighur di Luar Negeri Menyebar di 30 Negara
