Dairi - Kegiatan pemeliharaan ruas jalan provinsi di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terkesan asal jadi. Pengaspalan jalan hasil pekerjaan tahun 2019, tampak sudah terkelupas, kerikilnya lepas.
Ketua Indonesian Corruption Watch, Marulak Siahaan, di lokasi kegiatan itu dikonfirmasi Rabu, 29 Januari 2020, menyebut, fakta itu mengindikasikan ada korupsi anggaran.
"Kalau begini hasil pekerjaan, baru berapa bulan, patut diduga anggarannya di korupsi. Kita tentu kecewa. Uang itu kan dari pajak masyarakat. Seyogianya anggaran dikelola tepat sasaran dan berhasil guna," katanya.
Ditambahkan, setiap tahun Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu menganggarkan biaya pemeliharaan ruas jalan untuk Kabupaten Dairi hingga miliaran rupiah. "Tahun lalu informasinya Rp 1,2 miliar lebih," katanya.
Ruas jalan provinsi di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, dikerjakan tahun 2019, sudah rusak. (Foto: Tagar/Robert Panggabean)Marulak menduga kegiatan pemeliharaan jalan itu, tidak sesuai spesifikasi teknis. Dikerjakan, hanya untuk mengambil dokumentasi pertanggungjawaban. Setelahnya, tidak diperdulikan.
Mulai dari Desa Onan Lama hingga Sumbul Karo, rusak parah
Boni Girsang, salah satu warga di Dusun Bukit Lehu Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, dikonfirmasi di perladangannya menyebut, akses transportasi di depan areal usaha taninya itu sudah ditambal tahun 2019. Namun kini, lapisan banyak hilang dan kembali rusak.
Pengaspalan juga dilakukan di titik lainnya termasuk di sekitar Tugu Girsang. Pengaspalan itu pun sudah mulai kupak-kapik. Jalan di sekitaran jembatan Sigarantung, juga hanya tinggal kerikil berserak. Bahkan, lapisan batu padas mulai kelihatan.
Seorang pedagang durian beralamat di Tigabaru, Soni Sinaga, mengeluhkan buruknya infrastruktur ruas jalan Tigabaru ke Sumbul Karo itu. "Mulai dari Desa Onan Lama hingga Sumbul Karo, rusak parah," katanya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, UPT Jalan Jembatan Sidikalang, Rico Sianipar coba dikonfirmasi Jumat, 31 Januari 2020, tidak berhasil.
Salah satu staf mengaku boru Sihotang mengatakan, Kepala UPT belum ada, masih dalam transisi. "Dulu Pak Sianipar. Sekarang Pak Sidabutar. Belum pernah masuk tapi kabarnya sudah pelantikan," katanya.[]
