Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah membatalkan keadaan darurat nasional di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Biden juga menghentikan pengalihan lebih banyak dana federal yang selama ini dipakai pemerintahan Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan.
Dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR, Nancy Pelosi, 11 Februari 2021, Biden mengatakan, ia menghentikan keadaan darurat yang dideklarasikan Presiden Donald Trump pada Februari 2019. Biden menilai, deklarasi itu "tidak beralasan."
Biden juga memerintahkan agar "tidak ada lagi uang pajak rakyat Amerika yang dialihkan untuk membangun tembok perbatasan." Pembangunan tembok merupakan prioritas tertinggi Trump.
Perbatasan antara AS dan Meksiko (Foto: en.wikipedia.org)
Pemerintahan sebelumnya membangun sekitar 724 kilometer dari 1.192 kilometer tembok yang direncanakan. Sebagian besar dari tembok baru itu, pagar baja setinggi 9,1 meter, menggantikan pagar yang sudah ada.
Pada hari pertama menjabat, Biden menandatangani keputusan untuk menghentikan sementara pembangunan tembok itu sementara pemerintahnya mencari cara untuk menghentikannya secara permanen.
Trump mengumumkan keadaan darurat nasional pada 2019 setelah Kongres hanya menyetujui kurang dari 1,4 miliar dolar AS dari 5,7 miliar dolar AS yang diminta untuk proyek tembok itu.
Para pekerja asal Meksiko melintasi penyeberangan internasional Puerta Mexico menuju Brownsville, Texas di Amerika Serikat, untuk mencari pekerjaan musiman, di Matamoros, negara bagian Tamaulipas, Meksiko, 27 Juni 2020 (Foto: voaindonesia.com/AP).
Deklarasi itu melonggarkan pembatasan terhadap uang rakyat, memungkinkan Trump mengalokasikan lebih dari 6 miliar dolar AS dana itu yang seharusnya untuk prakarsa lainnya, termasuk lebih dari 3,5 miliar dolar AS yang disisihkan untuk pembangunan militer.
Deklarasi Trump digugat di pengadilan oleh koalisi, termasuk pemilik tanah, organisasi lingkungan, dan American Civil Liberties Union.
Mahkamah Agung dijadwalkan menyidangkan kasus-kasus itu bulan Februari 2021 ini, tapi dibatalkan atas permintaan pemerintah Biden (ka/jm)/voaindonesia.com. []
