Lhokseumawe - Kepergiaan Bacharuddin Jusuf Habibie menyita perhatian publik di dalam negeri, seperti di Aceh, Presiden Republik Indonesia ke-3 itu diketahui sempat menyekolahkan bocah korban Daerah Operasi Militer (DOM) hingga meraih gelar sarjana.
Sejak tahun 1989, provinsi paling ujung di Pulau Sumatera ini pernah ditetapkan sebagai DOM atau dikenal juga dengan sebutan Operasi Jaring Merah.
DOM resmi diberlakukan di sana sebagai salah satu bentuk respons Presiden Soeharto terhadap Hasan Muhammad Ditiro, yang memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka di Pegunungan Halimon, Pidie, pada 4 Desember 1976.
BJ Habibie Turut Memajukan Aceh
Yusuf Ismail Pase eks TPF DOM Aceh (Foto: Tagar/M Agam Khalilullah).
Belum lama ini, Tagar sempat mewawancarai mantan Wakil Ketua TPF Aceh Yusuf Ismail Pase. Dia bercerita sedikit mengenai seorang bocah korban DOM yang disekolahkan BJ Habibie hingga meraih gelar S-1.
Kondisi cuaca di Aceh hari itu terlihat cukup cerah, sambil berbincang santai Yusuf Ismail turut menyeruput kopi di salah satu kedai yang terletak di sudut Kota Lhokseumawe. Setelah merasa relaks, dia bersedia menceritakan salah satu korban DOM di Aceh yang diperhatikan Habibie.
Ismail, sapaannya, dia merupakan mantan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Aceh Utara. Lembaga tersebut memang sengaja dibentuk BJ Habibie guna mengungkap kasus pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada masa Orde Baru.
Bagi masyarakat Aceh, nama Ismail memang sudah tidak terdengar asing. Dia berprofesi sebagai advokat dengan catatan yang tidak akan dilupakannya yaitu pernah mengungat perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Mobil Oil, karena dugaan pencemaran lingkungan pada tahun 1990-an.
Bagi dia, BJ Habibie adalah bapak Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh, karena atas kebijakan dan restunya, turut membuka pintu untuk mengungkap berbagai kasus kelam yang terjadi di sana.
Ismail menceritakan, salah satu anak korban DOM yang ayahnya ditindak secara bengis di Gedung DPRD Aceh Utara pada tahun 1998. M. Yusuf nama bocah itu, dia hanya dapat mengingat, saat itu kulit kepala ayahnya dikelupas. Dia enggan membeberkan lebih dalam peristiwa ini.
“Saat itu, TPF Pusat melaporkan hal itu kepada Pak Habibie dan langsung diberikan perintah untuk menjemput M. Yusuf untuk disekolahkan dan biayanya ditanggung dari umur 12 tahun hingga selesai strata satu (S1),” ujar Ismail.
Menurut dia, jasa Habibie untuk Aceh akan dikenang sepanjang masa, karena menjadi presiden yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh. Semenjak Yusuf melanjutkan pendidikan, Ismail mengaku tidak intens berkomunikasi dengannya.
Selain pengungkapan kasus pelanggaran HAM, dikatakan Ismail, BJ Habibie juga mengangkat ribuan korban DOM Aceh menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta memerintahkan Kemenkum HAM untuk membongkar kuburan massal korban DOM di Desa Buket Sentang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.
“Pembongkaran kuburan massal itu, merupakan sebagai salah satu bentuk Pak Habibie serius dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM di Aceh, karena kuburan massal itu merupakan sebagai salah satu bukti,” ujar Ismail.
Catatan Pelanggaran HAM di Aceh
KontraS Aceh Hendra Syahputra. (Foto: Tagar/Muhammad Agam Khalilullah).
Berdasarkan data yang diperoleh Tagar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), ada sekitar 5.000 nyawa hilang di Aceh saat DOM mencengkram Tanah Rencong. Bukan hanya sebatas itu saja, sekitar 1.000 orang diduga dibantai dan 375 orang lainnya hilang, dibunuh, diperkosa, serta disiksa.
Koordinator KontraS Aceh, Hendra Syahputra menerangkan, jasa BJ Habibie yang paling besar adalah dalam pencabutan status DOM Aceh pada tahun 1998.
“Maka masyarakat Aceh harus selalu mengenang jasa itu, dengan dicabutnya DOM juga membuka peluang untuk pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh,” ujar Hendra.
Dia menjelaskan, saat BJ Habibie meminta maaf kepada rakyat Aceh atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa DOM, tentunya patut diapresiasikan, namun metode yang dilakukan saat itu dia rasa kurang tepat.
Seharusnya, kata Hendra, meminta maaf semestinya dilakukan dengan proses pengungkapan kebenaran melalui pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga siapa pun yang terlibat dapat mendapatkan proses hukum, kasusnya tidak menguap.
“Niat untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM sudah ada, seperti membentuk TPF. Namun sayang, tim yang telah dibentuk itu tidak ada tindak lanjutnya, sehingga kasus itu masih terhenti,” tutur Hendra.
Saat lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diketuai Baharuddin Lopa melakukan pendataan kasus pelanggaran HAM saat diberlakukan DOM di Aceh, dalam catatanya ada sekitar 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, janda akibat suaminya meninggal atau hilang diperkirakan ada 3.000 orang, serta lebih dari 20.000 ribu anak menjadi yatim.
Belum lagi menyoal 98 unit bangunan dibakar, serta 102 wanita mengalami perkosaan. Sebuah catatan kelam yang amat sulit dilupakan warga Tanah Rencong.
Beberapa kasus besar yang terjadi selama pemberlakukan DOM di Aceh, yaitu kasus Rumong Geudong di Pidie, kasus Pembantaian warga di Idi Cut, kasus pembantaian warga di Simpang KKA Aceh Utara, dan kasus pembunuhan massal di Pesantren Tgk Bantaqiyah di Nagan Raya.
Atas instruksi BJ Habibie, tanggal 7 Agustus 1998 diingat sebagai angin segar bagi sebagian masyarakat Aceh, karena Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kini telah berganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jendral TNI Wiranto, mengumumkan pencabutan status DOM di Aceh.
Sejumlah anak bermain pesawat kertas di kompleks monumen Presiden Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie di Isimu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (13/9/2019). (Foto: Antara/Adiwinata Solihin)
Pada tanggal 26 Maret 1999, mantan Presiden Habibie sempat berkunjung ke Serambi Mekkah. Meskipun saat itu kedatangannya disambut dengan unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa, nyatanya hal tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk datang menemui warga Aceh untuk sekadar mendengarkan keluh kesah dan melihat wajah mereka.
Setelah selesai melaksanakan ibadah salat jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Habibie sempat berpidato di sana dan meminta maaf kepada seluruh rakyat di Provinsi Aceh, atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang bergejolak selama diberlakukan DOM di sana.
BJ Habibie juga mengeluarkan kebijakan tentang pemberian amnesti kepada 40 Anggota GAM yang mendekam di sejumlah rumah tahanan. Untuk menyeriusi hal ini, dia membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM yang sempat terjadi saat masa diberlakukannya DOM.
Apabila melihat kilas balik ke belakang, setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini sempat melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden RI ke-2 Soeharto.
Kala jabatan RI-1 Habibie emban, saat itu kondisi Indonesia sedang kacau balau, baik dalam persoalan ekonomi, politik, dan stabilitas keamanan.
Namanya harum tidak hanya dibidang kedirgantaraan. Namun, berkat tangan dinginnya, perekonomian Indonesia yang sempat terjun bebas berangsur membaik. Tahun 1998, dolar sempat tembus Rp 16.800 per dolar AS, tapi dapat dikembalikan ke kisaran Rp 7.000-Rp 8.000 per dolar AS di akhir pemerintahannya.
Kini, Presiden RI periode 1998-1999 telah merebah tubuh dengan tenang untuk selama-lamanya. Eyang Habibie, begitulah sapaan akrabnya, menghembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu 11 September 2019, pukul 18.05 WIB. []
