Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo melarang aktivitas tambang di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor. Hal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak, Banten.
Doni juga telah melakukan pemantauan langsung di wilayah tersebut menggunakan helikopter yang turut didampingi oleh Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, dan Bupati Bogor Ade Yasin, sebagaimana dilansir dari laman resmi BNPB, Sabtu, 18 Januari 2020.
Harus kita katakan apa adanya, di bagian hulu Taman Nasional Halimun, banyak bangunan pertambangan emas ilegal.
Hasilnya, BNPB mendapati ratusan tenda tambang emas ilegal atau biasa disebut gurandil di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. “Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pondok pertambangan emas ilegal),” ujar Doni.
Dalam upaya pelarang tambang tersebut, Doni akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan ‘stakeholder’ penanggulangan bencana. Namun, ia tidak mau memunculkan masalah sosial akibat pelarangan tambang ini.
Sejumlah anggota Sat Brimobda Jabar, Basarnas dan relawan melakukan proses pencarian korban tanah longsor di Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 5 Januari 2020. (Foto: Antara/Arif Firmansyah)
Menurut Doni, banyak masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan apabila aktivitas tambang ini dihentikan. Untuk mencegah permasalahan tersebut, BNPB akan mencari solusi untuk mata pencaharian untuk masyarakat. "Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” ucapnya.
BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bentaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan.
Sementara itu untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di kawasan Taman Nasional Halimun Salak, BNPB beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menggandeng para ahli baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi. Hal itu dilakukan untuk melakukan reforestasi dan revitalisasi dengan menanam beberapa jenis tanaman yang dapat memperkuat kondisi tanah dan mencegah terjadi longsor.
“Sesuai dengan perintah presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” imbuh Doni.
"BNPB akan menjadi koordinator dan akan menunjuk bupati sebagai pemenang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan," ujar Doni lagi.
Relawan Jokowi tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) mendirikan posko bantuan bagi warga korban banjir di wilayah Jasingo dan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Posko untuk menampung bantuan kemudian diserahkan kepada korban banjir. (Foto: KPN)Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin mengatakan siap untuk menjalankan pelaksanaan penghijauan kembali wilayah yang rusak akibat longsor dan banjir. "Setelah persoalan relokasi warga, kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” jelasnya.
Bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bogor dipastikan akan tercukupi.
Pada awal tahun 2020, bencana banjir dan tanah longsor menerpa beberapa titik di wilayah Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mengungsikan sebanyak 17.869 orang yang terkena dampak.
Sebelumnya Ade Yasin, mengatakan masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan. "Saya pastikan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bogor tercukupi," tuturnya di Kabupaten Bogor, Kamis 16 Januari 2020.
Lebih lanjut Ade Yasin menjelaskan, kurang lebih 11 desa di Kecamatan Sukajaya diperkirakan sudah tidak bisa dihuni lagi, dan warga pun minta direlokasi. Ia berjanji akan menyampaikannya dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. "Relokasi tidak sembarangan tempat. Tanahnya harus diidentifikasi apakah aman atau tidak. Saya akan sampaikan ke kementerian terkait soal relokasi. Kalau soal makanan, pakaian dan lain- lain sudah cukup. Sudah terpenuhi," jelas dia.[]
