TAGAR.id, Jakarta - Bobon Santoso kembali bagikan kegiatan masak-masak untuk masyarakat umum. Kali ini, pria yang kabarnya sudah mualaf ini pamer momen memasak bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming untuk sesi buka puasa.
"Ajak masak artis Ajak masak Wapres Ngabuburit bareng mas @gibran_rakabuming di Palmerah, Jakarta Barat," tulis Bobon. "Alhamdullilah 2000 porsi nasi tongseng, 2000 gelas es semangka ludes. Matur Suwun mas Wapres sudah datang masakin buat warga," katanya.
Sayangnya, unggahan positif Bobon malah tuai reaksi sinis. Netter juga menantang Bobon mengkritik UU TNI yang baru disahkan langsung di depan Gibran.
- Baca Juga: Respons Tak Terduga dari Snag Istri, Cheryl Ruan Soal Keputusan Bobon Santoso Menjadi Mualaf
"Sambil ngobrolin RUU TNI nggak bang?" tanya netter. "Postingan bikin mual," sindir netter. "Bang lu yang selalu mengelu-elukan TNI, tolong dong kritik kebijakan para atasan yang enak duduk di bawah AC," kata netter. "Batalin RUU TNI," seru yang lainnya. "Semua postingan abang sangat inspiratif kecuali yang ini," sindir netter.
Sebelumnya, DPR telah resmi mengesahkan RUU TNI lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Rapat pengesahan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir dan Saan Mustopa.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. "Setuju," jawab peserta rapat.
Dalam UU terbaru, perubahan yang disorot yakni Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil. Dalam UU versi lama, disebukan jika prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.
Untuk kementerian tersebut meliputi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.
Sedangkan untuk lembaga diantaranya lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.[]