Jakarta - Pendiri Telegram, Pavel Durov menuding Apple berkompromi dengan pemerintah China dengan memberikan 'kendali penuh' kepada Partai Komunis di negara itu atas data warga yang menggunakan iPhone.
Pernyataan ini, diungkapkan Durov lewat akun resminya di Telegram untuk menanggapi artikel New York Times yang mengungkap relasi Apple dengan pemerintah China.
"Saya merasa seperti terlempar kembali ke Abad Pertengahan," Sebut Durov seperti dikutip Tagar dari CNN Jumat, 28 Mei 2021.
- Baca juga : Pendiri Telegram Sebut WhatsApp Berbahaya
Tidak hanya itu, Durov juga menyebut Apple sebagai perangkat keras abad pertengahan. Sebab menurutnya, Apple menjual perangkat keras yang terlalu mahal kepada pelanggan yang terkunci dalam ekosistem mereka.
Logo Telegram
Lebih lanjut, Durov menyebut, iPhone membuat penggunanya menjadi budak digital Apple lantaran perusahaan memonopoli pengguna untuk mengunduh aplikasi hanya dari App Storenya. Perangkat keras Apple juga dikecam Durov, sebab setiap kali ia harus menggunakan iPhone untuk menguji aplikasi Telegram di iOS.
Apple belum menggunakan layar 120Hz pada iPhonenya dan masih mengandalkan frekuensi 60Hz. Ini, dianggap "ketinggalan zaman" dibanding perangkat Android yang beberapa sudah menggunakan layar 120Hz.
Logo Apple. (Foto: 9to5Mac)Telegram mengajukan keluhan antimonopoli ke pengadilan Uni Eropa sehari setelah postingan Durov. Menurutnya, Apple harus memberikan kesempatan kepada pengguna iPhone untuk mengunduh perangkat lunak di luar App Store.
Saya merasa seperti terlempar kembali ke Abad Pertengahan.
Apple sempat menghapus aplikasi Telegram dari toko aplikasinya ada tahun 2018, lantaran khawatir akan praktik penyebaran pornografi anak di platform tersebut.Kini, penggunaa aktif Telegram telah mencapai lebih dari 500 juta di seluruh dunia.
ketika Facebook dan WhatsApp mengumumkan perubahan kebijakan privasinya Telegram kebanjiran pelanggan yang mengangkat popularitas Telegram dan saingannya Signal.
Sebelumnya Apple sempat menghapus aplikasi Telegram dari toko aplikasinya pada tahun 2018, lantaran khawatir akan praktik penyebaran pornografi anak di platform tersebut. []
