Banda Aceh - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa atau diakrab disapa Irfan meminta Provinsi Aceh menjadikan gas sebagai kawasan industri. Keberadaan gas di provinsi ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mewujudkan keadilan di Tanah Rencong.
“Kita berharap (Plt Gubernur Aceh) dan semua di sini tolong gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri, tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi, sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh, sekaligus mewujudkan keadilan,” kata Irfan saat berkunjung ke Aceh, Rabu, 30 Juni 2020.
Irfan menuturkan, selain berkunjung ke PT. Arun Gas (PAG), pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ada dua hal yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni soal BBM dan migas di Bumi Serambi Mekkah.
Kalau jargas dibangun, manfaatnya kita bisa mengurangi LPG yang itu disubsidi oleh pemerintah sampai 50 triliun.
Disebutkan Irfan, BPH Migas saat ini telah membangun 3 lokasi BBM satu harga di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Provinsi Aceh. Pembangunan ini akan terus berlanjut hingga 11 lokasi dan ditargetkan rampung pada 2023.

“Kami akan bangun lagi mulai 2020 sampai 2023 di 8 lokasi lagi, BBM satu harga ini penting untuk mewujudkan keadilan di wilayah kecamatan-kecamatan 3T yang ada di wilayah Aceh,” ujar Irfan.
Selain itu, kata Irfan, pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh juga membas soal migas di Aceh, di mana ia mendorong Pemerintah Aceh untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan dengan dibangunnya jaringan gas (jargas).
Menurut dia, jargas tersebut sangat penting dan dapat digunakan oleh rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 kabupaten. Potensi jargas tersebut mencapai 1,5 juta sambungan ke rumah tangga.
“Kita berharap ini dibangun juga jargas, BPH Migas sudah mengindentifikasi, ada potensi yang bisa digunakan gas ini sebanyak 1,5 juta sambungan di rumah. 1,5 rumah sepanjang pipa ini bisa digunakan jargas,” tutur Irfan.
Apabila rencana itu terealisasikan, kata Irfan, maka sebanyak 1,5 rumah akan dapat memanfaatkan gas tersebut, sehingga penggunakan gas LPG dapat diminimalisir.
“Kalau jargas dibangun, manfaatnya kita bisa mengurangi LPG yang itu disubsidi oleh pemerintah sampai 50 triliun. Mengurangi inpor LPG yang mencapai 75 persen, harga jargas ini sesuai ditetapkan oleh BPH Migas karena itu amanah undang-undang selalu di bawah harga gas LPG 3 kilogram, ini luar biasa,” ujarnya. []
Baca juga:
- Setelah 44 Tahun, Aceh Kelola Sendiri Migas Blok B
- Dukung Jokowi, BPH Migas Tinjau Harga Gas Industri