Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan penunjukan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), menjadi sentimen negatif bagi Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan Burhanuddin menanggapi konferensi pers yang dilakukan Projo, Kamis, 24 Oktober 2019, yang menyatakan mundur sebagai organ pendukung Jokowi karena kecewa Jokowi mengakomodasi Prabowo menjadi menteri pertahanan.
"Ini menjadi sentimen negatif kepada Budi Arie dan juga Jokowi karena Jokowi mengakomodir Budi Arie setelah mengancam mundur kemarin," kata Burhanuddin dalam acara di Kompas TV, Jumat, 25 Oktober 2019.
Sebelumnya, relawan pendukung Jokowi, Projo, menjadi sorotan usai ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, diangkat jadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Bantah Bubar, Projo Sebut Wartawan Salah Kutip
Sebelumnya, Projo dikabarkan membubarkan diri lantaran kecewa dengan keputusan Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahanan (Menhan).
Wakil Menteri Desa dan PDT Budi Arie Setiadi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, saat diklarifikasi membantah kabar bubarnya organisasi relawan yang dikenal loyal mengusung Jokowi sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
Ia mengatakan, organisasi tersebut hanya mundur dari kegiatan politik usai melaksanakan tugas memenangkan Jokowi selama dua periode.
"Tidak bubar, kemarin itu kami hanya menyatakan mundur dari aktivitas politik, karena sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, memenangkan Pak Jokowi untuk dua periode," kata Handoko kepada Tagar melalui sambungan telepon, Jum'at, 25 Oktober 2019.
"Kami mundur karena setelah ini Pak Jokowi kan sudah enggak mungkin maju lagi," kata dia.
Terkait pemberitaan mengenai bubarnya Projo lantaran kekecewaan atas keputusan Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Handoko mengatakan ada kesalahan kutip oleh wartawan.
Baca juga: Projo Bubar Karena Kecewa Prabowo Jadi Menteri
Pasalnya dalam konferensi pers yang digelar, pihaknya juga telah membahas soal rencana mereka untuk menggelar kongres pada awal Desember mendatang.
Kendati begitu, ia tidak menampik adanya kekecewaan kader Projo di arus bawah mengenai keputusan presiden merangkul Prabowo masuk dalam kabinet periode dua.
"Tidak bubar, di situ (konferensi pers) saja juga cerita tentang rencana kongres pada awal Desember mendatang. Tapi mungkin karena teman-teman media ingin angle yang seksi, mereka mengambil sudut mengenai mundurnya saja," kata dia.
"Perkara adanya kekecewaan kader kita di grassroot dengan keputusan Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri, itu soal lain. Kami mundur dari kegiatan politik bukan karena itu," kata Handoko.
Terkait dipanggilnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Istana Kepresidenan dan disebut-sebut bakal diangkat Jokowi sebagai wakil menteri, Handoko menampik hal tersebut merupakan hasil kesepakatan politik antara pihaknya sebagai kelompok relawan dengan presiden.
Handoko memastikan tidak ada pernah ada kesepakatan tertentu terkait dukungan Projo mengusung Jokowi dalam dua periode pilpres sebelumnya.
"Itu hak prerogratif presiden, presiden boleh mengangkat siapapun untuk menjadi pembantu-pembantunya, Jadi tidak ada kaitan antara kejadian-kejadian (kabar bubar) kemarin dengan wacana diangkatnya mas Budi Arie," kata dia.
"Itu betul-betul hak prerogatif presiden. Projo ini sama sekali tidak pernah mengajukan misalnya syarat-syarat transaksional kepada pak Jokowi. Kami tidak pernah harus dapat ini harus dapat itu," ujar dia. []
