TAGAR.id, Jakarta - Satu per satu persoalan di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah terbongkarnya skandal perkara korupsi yang melibatkan petinggi di Badan Gizi Nasional (BGN). Beredar seruan di tengah publik agar program MBG dihentikan terlebih dahulu.
Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko tidak sepakat usulan penghentian program tersebut. Sebaliknya, ia menilai program MBG harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya.
"Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang," katanya, di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri dialog bertema "Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia" di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro Semarang.
Menurut dia, apabila MBG dihentikan justru melanggar undang-undang, sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan Prabowo
Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan, namun kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah.
Ia menekankan bahwa program MBG diperlukan, mengingat masyarakat di daerah ada yang masih kekurangan gizi, serta menghadapi era perubahan zaman yang membuat tertinggal dari negara-negara lainnya. "Saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru, dibanding negara lain kita masih ketinggalan," katanya.
Masyarakat Indonesia, kata dia, masih tertinggal dalam hal berpikir analogis, tertinggal dalam kemampuan membaca, tertinggal di bidang matematika dan ilmu pengetahuan
"Maka, MBG selain untuk anak sekolah juga untuk para ibu hamil juga. Itu intervensinya," kata mantan aktivis dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.
Menanggapi pernyataan mahasiswa yang mengkritik bahwa program MBG dan Koperasi Merah Putih tidak pro rakyat, ia menilainya tidak demikian.
Sebab, kata dia, MBG dan Kopdes merupakan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki nilai-nilai keadilan sosial.
Ia mencontohkan ketika menyambangi Desa Sentolo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menerima program MBG, dan melihat anak-anak sekolah menyantapnya seolah barang mewah.
"Kemarin saya ke Sentolo, Kulonprogo, anak-anak desa makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu," katanya.
Penataan SPPG
Salah satu persoalan yang disorot dalam program MBG yakni keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah SPPG sudah membengkak lebih dari 6.000 titik dan memboroskan anggaran yang tak sedikit.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik. Atas landasan itu, pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.
“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda "Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil" yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.
Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan. “Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.
Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.