Jakarta - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengeluarkan kebijakan menambah kuota personil bintara asal Papua untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) tahun 2021 tak lama setelah dirinya dilantik sebagai Kapolri. Sehingga dari kuota reguler semula 41 orang, setelah ditambah menjadi 246 orang.
Sedangkan Polda Papua Barat yang semula mendapatkan kuota 47 orang, setelah ditambah kuotanya menjadi 150 orang. Penambahan ini, telah dikoordinasikan antara Polri dengan Pimpinan Daerah di Bumi Cendrawasih.
Tetapi penting dan wajib untuk diperhatikan bahwa jangan sampai penambahan kuota ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus Kapolri untuk wilayah Papua seperti salah satu tuntutan masyarakat Papua untuk melibatkan orang asli Papua (OAP) dalam upaya membangun Tanah Damai Papua. Langkah konkret ini, dilakukan Kapolri dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Tagar/Instagram)Pelibatan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Dengan menambah kuota SIP dan penerimaan SDM di lingkungan Polri seperti Tamtama, Bintara, Taruna dan Taruni Akpol, serta penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, merupakan upaya nyata pelibatan putra-putri Papua dalam menjaga keamanan dan ketertiban di atas Tanahnya sendiri.
"Tetapi penting dan wajib untuk diperhatikan bahwa jangan sampai penambahan kuota ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dan menodai niat tulus Kapolri untuk memberikan porsi lebih pelibatan putra-putri asli Papua," tulis Polri dalam rilis resminya Minggu, 16 Mei 2021.
- Baca juga : Penjelasan Polri Soal Dukungan Satu Kelompok di PNG Terhadap KKB Papua
- Baca juga : Polisi: Komandan Separatis Papua Tewas Dalam Baku Tembak
Kedepannya, program-program Kapolri adalah yang berkaitan dengan pembangunan dan pelibatan SDM Papua dalam pembangunan aspek keamanan serta ketertiban di atas Tanah Papua perlu didukung dan dikawal seluruh masyarakat Papua.
Selain itu, juga upaya-upaya menjaga perdamaian, keamanan dan ketertiban masyarakat Papua perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari Pemda, pimpinan adat, tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat. []
