Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan peraturan menteri agama (PMA), kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi tentang majelis taklim bertujuan untuk pendataan, supaya tidak ada majelis taklim yang diam-diam mengajarkan paham radikal dalam kegiatannya.
Jangan sampai ada majelis taklim yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme.
Wapres melanjutkan pendataan terhadap majelis taklim perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan majelis taklim yang ada di Indonesia.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Pembelajaran Radikalisme Ada di SD-PAUD
"Jangan sampai ada majelis taklim yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya, kan bisa jadi masalah," kata Wapres Ma'ruf di Hotel Kempinski Jakarta, Senin, 3 Desember 2019, seperti diberitakan Antara.
Ma'ruf Amin menambahkan, pendataan tersebut bukan untuk pendaftaran, melainkan hanya melaporkan majelis taklim ke Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, pendataan terhadap majelis taklim lebih bersifat administratif dan tidak wajib. Sehingga, apabila ada majelis taklim yang tidak mendaftar ke Kemenag maka tidak akan diberikan sanksi.
"Kan sekarang semua harus terdata, tamu saja harus didata. Jadi mungkin bukan terdaftar, tapi dilaporkan supaya tahu bahwa ada majelis taklim, laporlah begitu," kata Ma'ruf Amin.
Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara mengeluarkan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani 13 November lalu.
Dalam PMA tersebut, Menag salah satunya mengharuskan majelis taklim untuk mendaftarkan ke Kemenag.
Menurut Fachrul Razi, hal itu bertujuan untuk memudahkan Kemenag dalam mendata, membina, hingga memberikan bantuan untuk program keagamaan kepada majelis taklim.
Baca juga: Din Syamsudin Sebut Radikalisme Punya Arti 2 Dimensi
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah tidak perlu terlalu mengatur kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan majelis taklim.
Menurutnya, kegiatan keagamaan di lingkup majelis taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman dan baik untuk mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik.
"Kalau serba diatur Pemerintah secara detail atau berlebihan, nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya, harus diatur pula seperti itu. Tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim," kata Haedar Nashir. []
