Jakarta- Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri mengusulkan kepada pemerintah untuk mengaktifkan kembali skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kalangan masyarakat tertentu guna menangkal ekses penyebaran virus corona Covid-19. Menurut dia, program tersebut akan bisa memberikan efek instan bagi ketahanan ekonomi.
“Sekarang ini kan yang diberikan hanya berupa keringanan pada sektor tertentu yang masih mensyaratkan aktivitas produktif. Nah, Covid-19 ini permasalahan utamanya adalah menghindari interaksi manusia, maka disinilah peran penting dari transfer langung kemasyarakat,” ujarnya dalam teleconference di Jakarta pada Minggu malam 22 Februari 2020.
Program PKH kurang relevan dalam kondisi force majeure
Chatib menambahkan, saat ini memang pemerintah telah menjalankan kebijakan yang hampir serupa dengan BLT melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi, PKH dinilai kurang relevan dalam kondisi force majeure seperti saat ini.
Petugas melintas di depan tower tujuh RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. Pemerintah menyiapkan 2.500 kamar tidur di tower enam dan tujuh Wisma Atlet yang digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 untuk penanganan pasien Covid-19. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
“Program yang paling efektif adalah BLT, karena kalau PKH itu anaknya harus ke sekolah, lalu berobat harus ke Puskesmas dulu dan sekarang saja sekolahnya ditutup. Jadi lebih efektif kasih cash transfer, agar mereka bisa tetap juga di rumah untuk cegah potensi penyebaran yang lebih luas,”tutur Chatib.
Kalau pakai uang domestik saja pasti tidak cukup.
Dede, panggilan akrab Chatib Basri, menjelaskan pula bahwa pemerintah sebenarnya mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai. Asalkan, kata dia, negara harus pintar-pintar dalam mengatur anggaran yang dimiliki serta membuka diri atas peluang sokongan finansial pihak ketiga.
"Kalau pakai uang domestik saja pastikan tidak akan cukup," sebutnya. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo perlu mengintruksikan kepada menteri keuangan saat ini untuk melakukan sejumlah relokasi anggran dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti memprioritaskan belanja kesehatan. Selain itu, pemerintah harus bersikap terbuka kepada semua pihak, khususnya internasional, terkait keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi Covid-19.
Amerika saja belum bisa membendung Covid-19.
Salah satu yang negara yang mungkin bisa didekati oleh Indonesia menurut Chatib adalah China. Pasalnya, Tiongkok merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang terbukti mampu dalam menanggulangi pandemi virus corona.
“Bahkan Amerika pun sampai saat ini masih belum bisa membendung Covid-19. Kita juga bisa melihat bagaimana Italia secara terbuka meminta tenaga medis China untuk membantu mereka,” ucapnya.
Sejumlah calon relawan mengantre untuk melakukan tes kesehatan di kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. Kementerian BUMN mencari Relawan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang memiliki tugas untuk membantu bidang logistik dan operasional penanganan Covid-19. (Foto: Antara/Galih Pradipta)Bantuan juga bisa didapatkan Indonesia dari lembaga keuangan dunia, seperti Asia Development Bank, dan World Bank. Lebih lanjut, Chatib mengungkapkan pula bahwa pemerintah sejatinya masih memiliki ruang fiskal untuk memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Defisit anggaran tidak apa diperbesar. Kalau semalama ini undang-undang mengatur besaran 3 persen, maka dalam situasi force majeure seperti ini pemerintah bisa merevisi itu untuk alasan kemanusiaan,” katanya.
Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah melakukan sejumlah upaya relokasi APBN guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dibuatnya adalah mereloksi dana perjalanan dinas atau perdin Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penanggulangan virus corona di Tanah Air.
Adapun, realisasi perdin dalam negeri pada dua bulan pertama tahun ini baru menyentuh angka Rp 2,5 triliun atau tumbuh minus 7,5 persen dari periode yang sama 2019. Sementara perjalanan dinas luar negeri tercatat baru Rp 200 miliar.
Biaya dinas mancanegara itu ternyata merosot drastis 42 persen dibandingkan dengan perjalanan dinas luar negeri pada Januari-Februari 2019. Sementara total anggaran perdin tahun ini tercatat Rp 43,5 triliun, atau lebih rendah dari anggran tahun lalu yang sebesar Rp 45,4 triliun.[]
Baca Juga:
- Kena Covid-19, Panglima TNI: Bisa ke 109 RS Rujukan
- BNPB Imbau Rakyat Patuhi Pemerintah Soal COVID-19
