Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,2 miliar untuk bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang terdampak Covid-19.
"Pendidikan adalah pilar pembentuk SDM dan kami memberikan perhatian serius dan ini dibuktikan dengan kebijakan bantuan sosial tunai pendidikan untuk siswa dan mahasiswa se-Bali terdampak pandemi Covid-19," ujar Gubernur Bali, I Wayan Koster saat dikonfirmasi Tagar, usai menyerahkan bantuan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Senin 11 Mei 2020.
Bantuan ini akan diberikan langsung untuk tiga bulan kepada sekolah
Baca Juga: Konjen RRT Kagumi Cara Bali Tangani Covid-19
Menurut Koster, dana bantuan sosial Covid-19 difokuskan untuk siswa sekolah swasta mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sebab, SPP siswa sekolah swasta mandiri ditanggung oleh orang tua, sehingga harus mendapatkan bantuan. Berbeda dengan sekolah negeri yang sudah mendapat dana BOS, baik dari pusat maupun daerah.
“Sekolah negeri sudah cukup anggaran dari APBN dan APBD, tak perlu lagi di-support. Swasta ini yang perlu saya urusin,” ujar Koster.

Meskipun tidak mengganti total biaya pendidikan, Gubernur Bali yakin dana ini bisa membantu masyarakat terdampak Covid-19. Adapun besarnya bantuan pendidikan yang diberikan untuk SD sebesar Rp 150 ribu, SMP Rp 200 ribu dan SMA/SMK/SLB sebesar Rp 250 ribu per bulan. Bantuan ini akan diberikan langsung untuk tiga bulan kepada sekolah.
Menurut mantan anggota DPR ini, dari total anggaran Rp 38,2 miliar, sekitar Rp 15,7 miliar untuk membantu 23.679 siswa dari tingkat SD,SMP, SMA, SMK, dan SLB swasta di 488 sekolah se-Bali. “Nanti ada form yang harus diisi. Mereka yang akan mendapatkan bantuan, yang benar-benar terdampak," ucap Koster yang pernah menjadi Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.
Sisanya sebesar Rp 22,5 miliar untuk membantu mahasiswa di 34 perguruan tinggi (PTN dan PTS). Ada 15 ribu mahasiswa yang akan mendapat bantuan pembayaran uang kuliah pada semester ini yang besarnya Rp 1,5 juta per orang.
“Bisa mahasiswa program S1, bisa program diploma. Silakan rektor yang menentukan," tutur Koster.
Ia menambahkan, bisa jadi ada orangtuanya yang terdampak Covid-19 sehingga terkena PHK atau mahasiswa itu sendiri karena dia bekerja sambil kuliah. "Mungkin dia kuliah sambil bekerja lantas perusahaannya berhenti sehingga dia tidak kerja lagi atau di-PHK sehingga berpotensi kesulitan biaya melanjutkan kuliahnya,” kata Koster.
Baca Juga: WNA Inggris Meninggal di Bali Dievakuasi Pakai APD
Koster mewanti-wanti para rektor dan dinas pendidikan agar penyaluran ini dilakukan tepat sasaran, administrasinya mesti riil sesuai prosedur aturan. “Siapa yang harus dibantu, silakan diatur dengan baik dan rapi,” ujarnya. Ia mengingatkan penggunaan uang negara pasti nantinya akan melalui audit BPK. []