Jakarta - Prancis mengerahkan sekitar 100 ribu polisi mengawasi pelaksanaan lockdown (penguncian) untuk mengendalikan penyebaran virus corona jenis Covid-19. Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castene mengatakan pos pemeriksaan akan didirikan di seluruh kawasan.
"Sesuai perintah Presiden Emmanuel Macron, semua warga wajib tinggal di rumah selama pemberlakukan lockdown. Bagi yang melanggar akan terkena denda 135 euro (Rp 2,3 juta)," kata Castene seperti diberitakan dari frence24.com, Selasa, 17 Maret 2020.
Dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi, Presiden Macron mengatakan mulai Selasa tengah hari ini (11.00 GMT), semua orang harus tinggal di rumah, kecuali untuk keperluan membeli makan, ke kantor, berolahrga, dan ke dokter. Pemerintah terpaksa menempuh kebijakan lockdown karena jumlah orang yang terinfeksi meningkat dua kali lipat estiap hari dengan angka kematian yang juga makin tinggi.
Sanksi lockdown diberlakukan karena warga mengabaikan peringatan pemerintah.
Pemerintah akan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kebijakan lockdown yang diberlakukan selama dua minggu. "Ini suatu kejadian yang belum pernah dilakukan selama ini. Keadaanlah yang menuntut negara harus melakukan ini," tutur Macron. Kata Macron lagi,"Kita tidak sedang berperang dengan negara lain. Musuh kita tidak terlihat dan sulit dipahami.
Baca Juga: Covid-19 Jadi Peluang Usaha Jasa Sewa Modem Internet
Macron mengemukakan alasan penerapan sanksi lockdown. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah tegas karena banyak warga yang mengabaikan peringatan dengan tetap bepergian di jalan-jalan selama akhir pekan. "Mereka mempertaruhkan kesehatan sendiri dan orang lain," tuturnya.
Ilustrasi virus Corona atau Covid-19 yang mewabah. (Foto: wuwm.com)Berdasarkan data, jumlah korban meninggal akibat virus corona telah mencapai 148 orang dengan yang terinfeksi 6.600. Pemerintah Prancis juga akan mengerahkan tentara untuk membantu mengangkut orang-orang terpapar ke rumah sakit umum dan rumah sakit militer. Di wilayah timur Alsace, daerah yang terparah akan dibangun rumah sakit dengan 30 tempat tidur perawatan intensif.
Macron mengatakan pemerintah menunda pemilihan umum lokal putaran kedua. Saat ini pemerintah berfokus memerangi pandemi virus corona. "Jika diperlukan, pemerintah akan membuatu undang-undang khusus untuk memerangi virus corona," tuturnya.
Simak Pula: Gara-gara COVID-19, Kemensos Percepat Pencairan PKH
Kasus infeksi dan kematian akibat virus corona di Prancis dan Spanyol melonjak dengan cepat hanya beberapa hari. Hingga kini, Italia tercatat sebagai negara di Eropa yang paling parah terpapar.
Untuk mengatasi dampak virus terhadap perekonomian, pemerintah akan menjamin pinjaman senilai 30 miliar euro. Rencana itu akan diajukan ke parlemen dalam beberapa minggu ke depan dan akan berlaku surut. []
