Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti isu pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, tidak seharusnya ada pihak yang mengklaim wilayah milik negara sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu. "Bahwa itu nanti pemerintah negara yang harus hadir, tidak boleh person-person itu, dia mulai memetak-metak atau mengaveling lahan, yang sebetulnya negara yang punya," tegas Cucun di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Cucun menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat yang memagari laut dengan dalih bahwa wilayah tersebut milik Tuhan. "Kelompok masyarakat mana pun yang sekarang, jangan bilang bahwa ini ruang laut ini adalah milik Tuhan, siapa pun bisa tandain. Di kita ada hukum," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya hukum dalam mengatur penggunaan sumber daya alam.
Mengenai langkah-langkah yang akan diambil DPR, Cucun membuka peluang untuk memanggil pihak yang terlibat dalam pemasangan pagar tersebut. Namun, hal ini baru bisa dibahas saat DPR memasuki masa sidang. "Kita nanti kan bicara, kan sudah masuk masa sidang ya. Kalau perlu, kita minta pertanggungjawaban, mungkin ini bukan kejadian pertama kali, kita akan ungkap, itu kan semua teman-teman paham juga, ujung-ujungnya untuk apa ya," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar tersebut atas instruksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa instruksi tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. "Ya ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan, saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah," kata Pung usai melakukan penyegelan di Tangerang, Kamis (9/1).
KKP juga berjanji akan segera membongkar pagar laut tersebut. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K Jusuf, mengatakan bahwa pembongkaran akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. "Mungkin satu-dua hari ini akan ada solusi kapan kira-kira pembongkaran itu akan dimulai," ungkap Halid kepada wartawan di Kronjo, Tangerang, Rabu (15/1).