TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam memantau pelaksanaan haji.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat perdana antara timwas haji dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 DPR RI, Selasa, 7 Januari 2025.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco dalam rapat.
Menurutnya, pendampingan ini penting dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan yang ditemuan Pansus Angket Haji 2024 periode lalu. Di antaranya yang menjadi catatan adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.
“Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak yang berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi,” kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan Prabowo juga mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menekan harga BPIH 2025 menjadi lebih murah jika dibandingkan tahun lalu.
“Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji,” kata Dasco.
Dalam rapat sebelumnya, Komisi VIII DPR RI, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2025, dan Kementerian Agama menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258,79. Angka ini merupakan usulan Panja BPIH 2025.
BPIH tahun ini mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp 4 juta jika dibandingkan BPIH tahun 2024. Saat itu biaya haji disepakati sebesar Rp 93.410.286. []