Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyalahkan vendor penyedia Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), menyoal keterlambatan masuknya 120.661 data pelintasan di server bandara dan keimigrasian Soekarno-Hatta (Soetta). Dari banyaknya data yang terlambat, salah satunya adalah data caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lantas Yasonna Laoly mengatakan akan segera melayangkan surat pemanggilan kepada vendor. Jika ditemukan adanya tindak pidana, maka akan dia laporkan ke pihak kepolisian.
Baca juga: Istri Harun Masiku Ikut Menghilang di Gowa
Dia harus tanggungjawab. Habis disuruh latih orang dibiarin begitu aja itu terlalu gampang. Dan kesalahannya itu fatal banget.
"Ini kami rapat dulu, saya akan segera siapkan. Gak benar (keterlambatan data), itu fatal. Kan kita harus lihat dulu apakah ada unsur pidananya. Tapi saya harus minta pertanggungjawaban," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.
Meskipun data-data tersebut tidak hilang, namun Yasonna memastikan vendor itu sudah masuk dalam daftar hitam, mengingat dampak yang ditimbulkan teramat besar, hingga membuat publik gaduh.
"Kalau blacklist kita pasti blacklist lah, tapi kan ini kerugiannya besar dan berbahaya sekali kan. Masa lupa saja gak di-ini, sesudah pelatihan tiba-tiba memang gak hilang datanya, tapi kan sistem itu di sana kan," ujarnya.
Baca juga: Soal Harun Masiku DPR Minta Yasonna Pidanakan Vendor
Yasonna menegaskan vendor harus bertanggungjawab karena ada keterlambatan data Harun Masiku. Dia menganggap persoalan ini sudah sangat fatal.
"Sangat berbahaya juga. Dia harus tanggungjawab. Habis disuruh latih orang dibiarin begitu aja itu terlalu gampang. Dan kesalahannya itu fatal banget, sangat fatal," kata dia. []