Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akan bergabung sebagai penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menariknya, Susi tidak meminta honor untuk posisi ini. Keputusan ini diambil mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah upaya efisiensi anggaran.
Dedi menjelaskan bahwa semua penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan, bekerja tanpa imbalan. "Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya," ujar Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Susi Pudjiastuti akan mulai bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan. Rencananya, SK akan diterbitkan setelah Dedi kembali dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung dari 21-28 Februari 2025. "Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan)," kata Dedi.
Tugas Susi akan mencakup memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan konsep pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara. Hal ini sejalan dengan pengalaman Susi sebagai pemilik maskapai penerbangan, Susi Air. "Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari," tandas Dedi.
Susi Pudjiastuti dikenal luas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, ia menerapkan berbagai kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal. Kehadirannya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya laut.