Apa sih yang enggak dipolitisasi di negeri ini? Semua dipolitisasi. Semua harus ada keuntungan pribadi. Sampai dalam kondisi bencana pun, ada saja pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan dalam situasi.
Kita ingat bencana gempa dan tsunami di Donggala Palu dan di Lombok tahun 2018. Ketika rakyat saling bantu, saling gotong-royong, beberapa politisi di Senayan sibuk menekan Presiden untuk menetapkan status darurat nasional.
Dan suara mereka senada dengan suara LSM asing yang ingin masuk ke Indonesia. Mereka menekan pemerintah pusat untuk mengambil langkah sesuai pikiran mereka, padahal mereka ingin mengambil keuntungan nama buat mereka sendiri.
Tahun 2018 itu tahun politik, di mana orang berebut suara karena setahun kemudian ada pemilihan presiden. Untung Jokowi presiden yang tenang, tidak grasa-grusu dalam mengambil tindakan. Semua diukur dalam kerja tanpa perlu pencitraan.
Dan kita melihat, setahap demi setahap akibat dari bencana pun bisa teratasi. Sama seperti ketika dia menghadapi wabah corona. Saat pemerintah pusat berpikir keras bagaimana bisa menghadapi wabah tanpa membuat kepanikan yang akan menghancurkan ekonomi, ada saja yang mencari panggung dalam situasi ini.
Panggung itu dibuat oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies seperti tidak mau koordinasi dengan pusat. Dia terus-menerus membangun ketakutan di masyarakat, bahwa situasi genting, ada potensi 6000 orang akan terinfeksi, dan segala macam narasi yang membuat situasi seperti mau perang.
Jokowi tidak ingin bencana dipolitisasi, bahkan oleh pemerintah daerah yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada.
Dan ketika ketakutan berhasil dibangunnya, ketika kepanikan sudah menyebar, dia mengambil langkah seolah-olah sebagai pahlawan yang sigap bertindak dan menyelamatkan banyak orang. Lalu kegaduhan pun dimulai. Narasi Anies lumayan berhasil. Banyak warga yang berteriak supaya Indonesia menutup diri. Lockdown, istilahnya. Dan Anies muncul sebagai pahlawan yang dipuja-puja, bahkan oleh mereka yang dulu bukan pendukungnya.
Apa alasan Anies membangun pencitraan besar di atas bencana dengan memanfaatkan media televisi dan konferensi pers hampir tiap hari? Saya kasih tahu, ya. Tahun 2022, Anies selesai dari jabatan sebagai gubernur. Dan selama 2 tahun, sampai 2024 di mana ada pemilu serentak, jabatan gubernur kosong diisi oleh pelaksana tugas dari Mendagri.
Dan itu kerugian besar buat Anies yang sangat berambisi menjadi presiden di negeri ini. Kerugian itu bukan buat Anies saja sih sebenarnya, tapi juga bohir-bohirnya, para pengusaha besar yang sudah merancang untuk bisa menguasai negeri ini secara ekonomi.
Karena itulah ketika ada momen, mereka pun membangun panggung besar untuk menari-nari. Tidak peduli itu bencana, yang penting bagaimana bisa pentas di sana.
Situasi ini jelas merepotkan pemerintah pusat,yang berpikir bukan saja bagaimana masyarakat tetap sehat, tapi juga bagaimana ekonomi kita tidak hancur berantakan, yang menyebabkan kita nanti harus berutang lagi kepada IMF dan Bank Dunia dan membuat kita nanti diatur-atur lagi oleh mereka.
Karena itu Jokowi langsung mengambil tindakan keras dan cepat, menetapkan status bencana dan membentuk gugus tugas reaksi cepat untuk penanganan wabah di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Dan ketika gugus itu terbentuk, otomatis kendali daerah langsung diambil alih oleh pusat. Anies Baswedan didatangi Mendagri, dan diminta untuk tidak bertingkah lagi. Anies mau tidak mau harus diam. Panggungnya pun hilang. Lampu sorot padam, dan teriakan puja-puji itu pun redam.
Tim wabah Anies di Jakarta pun dikawal dan diamil alin oleh BIN, TNI, Polri yang menaruh tim medis yang lebih kompeten dalam menangani wabah dan informasi.
Jokowi tidak ingin bencana dipolitisasi, bahkan oleh pemerintah daerah yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada. Bencana adalah bencana, jangan dimainkan untuk menaikkan nama. Kalau diteruskan, ini jelas bahaya. Rakyat bisa panik, situasi bisa rusuh, dan ekonomi daerah bahkan nasional bisa hancur berantakan.
Menarik melihat langkah Jokowi dalam memainkan caturnya kali ini. Dia tampil sebagai pecatur yang tanpa beban karena sudah tidak tersandera politik lagi.
Situasi bencana ini harus diselesaikan bukan dengan sibuk berkata-kata, terus tampil di media massa, tapi harus kerja dalam senyap supaya masalah bisa teratasi pelan-pelan.
Saya harus angkat secangkir kopi untuk langkah pemerintah pusat kali ini.
Dan bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai anak negeri? Lebih baik kita mulai menyebarkan berita-berita positif, tentang bagaimana pemerintah mampu menangani situasi bencana ini. Kita akan melewati situasi yang sulit ini.
Lebih baik kita membangun pertahanan diri dengan melawan ketakutan yang disebarkan. Kita harus jadi agent of change, bukan agent of fear. Kita nyalakan lilin sebanyak-banyaknya daripada sibuk mengutuk kegelapan yang ada.
Di sinilah kekuatan bangsa diuji. Bisakah kita bersatu, saling menyemangati dan saling bergandeng tangan menghadapi situasi berat yang dihadapi bangsa ini? Saya adalah bagian dari agent of change bangsa ini. Siapa yang mau berdiri di samping saya saat ini?
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Baca juga:
