Denny Siregar Setuju Koruptor Dihukum Mati

Hukuman mati bagi koruptor pada level tertentu harus dilakukan. Kalau enggak, kita begini-begini aja. Kata pegiat media sosial Denny Siregar.
Mahasiswi berorasi memperingati Hari Anti Korupsi 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 9 Desember 2019. (Foto: Antara/Arnas Padda)

Jakarta - Pegiat media sosial Denny Siregar setuju koruptor dihukum mati. Ia menyatakan hal tersebut di laman Facebook bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin, 9 Desember 2019.

"Setuju banget. Sesudah KPK dibersihkan dari unsur politik, maka hukuman mati bagi koruptor pada level tertentu harus dilakukan. Kalau gak, kita begini-begini aja," tulis Denny menanggapi berita tentang Presiden Jokowi yang setuju hukuman mati untuk koruptor.

Pada Hari Anti Korupsi seperti diberitakan Antara, Presiden Jokowi hadir di SMKN 57 Ragunan Jakarta, berdialog dengan para siswa tentang pencegahan korupsi.

Seorang siswa bertanya kepadanya, kenapa tidak ada hukuman mati untuk pelaku korupsi?

Jokowi menjawab dirinya setuju dalam undang-undang ditambahkan pasal hukuman mati untuk koruptor.

"Kehendak masyarakat. Kalau memang masyarakat berkehendak seperti itu ya dalam RUU Pidana, tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.

Ia mengatakan perubahan undang-undang tidak bisa ditetapkan sendirian oleh pemerintah, perlu DPR untuk membahas dan menyepakati bersama.

"Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif," ujar Jokowi.

Bukan sekadar menunggu DPR, kalau masyarakat menginginkan, Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajukan inisiatif revisi undang-undang.

Hukuman mati bagi koruptor pada level tertentu harus dilakukan.

Di depan para siswa, Jokowi menegaskan korupsi kecil maupun korupsi besar tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.

"Namanya korupsi tidak boleh sekecil apapun tetap korupsi, kecil gede tetap korupsi enggak boleh," ujarnya.

Ia mencontohkan korupsi di antaranya nepotisme di kampus.

"Nepotisme mau masuk perguruan tinggi mentang-mentang bapaknya pejabat tidak pakai penerimaan itu tidak boleh. Kembali lagi KKN korupsi, kolusi, nepotisme tidak boleh. Anak-anak harus tahu sejak dini, karena korupsi banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita," tuturnya.

Di sekolah ini Jokowi juga menyaksikan drama antikorupsi dibalut komedi dengan pemain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama Kusubandio. Juga ada pemain pembantu yaitu komedian Bedu dan Sogy Indra Duadja.

Jokowi mengambil cerita moral dari kisah yang dimainkan para menterinya tersebut. Dalam pentas itu, Nadiem dan Wishnutama berperan sebagai siswa SMA, sedangkan Erick Thohir menjadi tukang bakso.

"Jadi contoh yang kita ambil dari drama tadi, pertama kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Uang kas untuk pentas seni dipakai untuk membeli bakso, tidak boleh. Sekecil apapun tidak boleh, karena itu adalah uang bersama dari anak-anak yang sudah dikumpulkan secara gotong-royong, hati-hati hal-hal seperti itu, korupsi dimulai dari hal kecil seperti ini," tutur Jokowi. []

Baca tulisan lain:

Berita terkait
Ombudsman: Indonesia Tak Serius Berantas Korupsi
Ombudsman menilai wacana hukuman mati bagi koruptor hanya sebatas wacana dan membuktikan Indonesia belum serius untuk memberantas korupsi.
Hari Antikorupsi, PKS: Jokowi Utang Perpu KPK
Di Hari Antikorupsi Sedunia, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Jokowi memiliki utang yang belum dibayar yaitu penerbitan Perpu KPK.
Fakta-fakta Berkaitan Korupsi di Indonesia
Fakta-fakta berkaitan korupsi di Indonesia, termasuk indeks persepsi korupsi Indonesia, indeks perilaku anti-korupsi, dan sektor terkorup.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.