Medan - Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan akan membangun kamar khusus untuk para para pejabat di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang.
Pembangunan room very important person (VIP) itu semula sudah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebelum pandemi datang. Anggaran proyek mencapai Rp 17 miliar.
Hal itu diakui Kepala Dinas Perhubungan Abdul Haris Lubis baru-baru ini.
"Pembangunan room VIP di kawasan Bandara KNIA itu tetap dijalankan. Itu sudah diprogramkan, itu sudah dianggarkan. Namun, itu semua tergantung kebutuhan," kata Abdul Haris, Rabu, 21 April 2020 lalu, di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.
Menurut Haris, dana untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Utara masih disusun, tim tengah menghitung anggaran yang akan direfocusing atau realokasi. Sedangkan pembangunan room VIP sudah terprogram.
"Iya, itu sudah diprogramkan. Untuk Covid-19 diambil dari dana atau dilakukan refocusing sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan program pembangunan room sudah berjalan sejak awal, bahkan sudah dilelangkan," katanya.
Apa urgensinya pembangunan room VIP, hanya untuk pejabat
Dia mengakui biaya yang dikucurkan untuk proyek pembangunan ruangan khusus di KNIA itu sebesar Rp 17 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)"Pekerjaan proyek ini akan dimulai, dalam waktu dekat, mungkin akan dilakukan," terangnya.
Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Utara Alwi Silalahi, menyebut seharusnya dinas perhubungan tidak terburu-buru membangun ruangan khusus pejabat di KNIA. Karena tidak begitu penting dibandingkan penanganan Covid-19.
"Untuk saat ini harusnya dinas perhubungan melihat, sejauh mana urgensi pembangunan room VIP itu. Sampai saat ini, pemerintah pusat sedang fokus penanganan dampak Covid-19. Mereka juga membantu masyarakat yang terdampak virus ini di Sumatera Utara. Seharusnya sikap pemerintah pusat itu harus dibarengi pemerintah provinsi," kata Alwi, Senin, 27 April 2020.
Menurut Alwi, lebih baik Dinas Perhubungan Sumatera Utara menunda proyek pembangunan dimaksud dan dananya dialihkan untuk kegiatan lain.
"Apa urgensinya pembangunan room VIP, hanya untuk pejabat. Kita meminta agar kegiatan itu ditunda dan dipindahkan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 ini," katanya.[]
