Jakarta - Sekretaris Jendral Transparancy International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir perlu meningkatkan kinerja sejumlah BUMN untuk menekan angka kerugian sejumlah entitas plat merah tersebut. Salah satunya menerapkan transparansi informasi perseroan.
"Harus bisa memastikan bahwa perusahaan negara yang dikelola berjalan dengan baik. Indikatornya sederhana, yakni transparansi informasi sehingga langkah perbaikan bisa segera diambil," ucap Danang Widoyoko di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
Salah satu aspek keterbukaan itu menurut Danang adalah kepemilikian website resmi perusahaan. Dia mencatat hingga saat ini masih ada sejumlah perusahaan BUMN yang belum memiliki laman resmi.
"Kami mendata terdapat empat BUMN yang tidak punya website. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Merpati NA, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Kupang, dan PT Industri Kapal Indonesia," ujarnya.
(Foto: Facebook/Kementerian BUMN).
Transparancy International Indonesia sendiri membeberkan bahwa 10 BUMN menjadi kontributor utama pencetak laba dengan kisaran porsi 78 persen pada 2018 silam. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Bank Rakyat Indonesia (Rp 28 triliun), Bank Mandiri (Rp 23 triliun), Telekomunikasi Indonesia (Rp 22 triliun), dan Bank Negara Indonesia (Rp 14 triliun).
"Tidak semua BUMN itu untung, beberapa ada yang laba sangat besar, dan ada juga yang merugi sangat dalam," tutur Danang.
Adapun, beberapa BUMN penyumbang kerugian paling besar adalah Jiwasraya (Rp 15 triliun), Taspen (Rp 4 triliun), Perum Bulog (Rp 797 miliar), Krakatau Steel (Rp 716 miliar), dan PT Dirgantara Indonesia (Rp 556 miliar).
Secara total, keseluruhan aset BUMN pada periode 2018 tercatat sebesar Rp 8.117 triliun, atau meningkat dari posisi 2017 yang diketahui Rp 7.212 triliun.
Baca juga: Kerja Sama BUMN dan Swasta, Erick: Jangan Diakali
Pada kesempatan yang sama, Danang juga mendorong pemerintah melalui beberapa BUMN untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan.
Hal ini dianggap penting karena bisa menjadi sebagai langkah nyata pembentukan ekosistem berkesinambungan antara perusahaan negara dengan lembaga edukasi penyedia tenaga kerja trampil.
"Menteri BUMN perlu kerjasama dengan Kemendikbud agar memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa bisa magang di perusahaan-perusahaan negara," katanya. []
