Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah India melihat kemajemukan beragama di negara mayoritas muslim seperti Indonesia yang dapat hidup bersama berdampingan dengan umat Hindu.
"Kita tak melakukan apa-apa, kita kepada umat Hindu di Indonesia sangat cooperating, sangat toleran," kata Wakil Ketua MUI Pusat Muhyiddin Junaidi di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020.
Mengapa Hindu di India melakukan pressure, tekanan kepada umat Islam di India?
Sebab itu, MUI mempertanyakan kebijakan India yang dinilai diskriminatif terhadap muslim. Kebijakan yang memicu protes dari muslimin India itu, kata dia, dimanfaatkan oleh kelompok Hindu radikal untuk mempersekusi umat Islam.
"Mengapa Hindu di India melakukan pressure, tekanan kepada umat Islam di India?" ujarnya.
Menurut MUI, sikap intoleransi di India tak lepas dari perkembangan pesat jumlah umat Islam di Negeri Anak Benua itu. Pada tahun 2030, kata Muhyiddin, India diprediksi menyingkirkan status Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia.
"Umat Islam terbesar nomor dua di dunia ada di India, jumlahnya 200 juta. Maka ke depan, tahun 2030, dia akan menyalip Indonesia," katanya.
Umat Islam di New Delhi meninggalkan daerah yang didominasi Hindu, pasca bentrokan yang dipicu UU Amandemen Kewarganegaraan. (Foto: Reuters|Arab News).Pertumbuhan pesat itu, lanjut Muhyiddin, dikhawatirkan oleh Pemerintah India. Akhirnya, Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan kebijakan UU Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan citizen amandemen act (CAA).
"Artinya apa? Orang nonmuslim dari Pakistan dan Afghanistan itu datang ke India diberikan kewarganegaraan. Tetapi orang muslim tidak, nah ini sangat berbahaya, sangat diskriminatif," ujarnya.
Atas ketidakadilan itu, lanjut Muhyiddin, umat Islam di India menggelar demonstrasi. Namun, demonstrasi itu diserang dengan kekerasan oleh kelompok Hindu radikal.
"Maka terjadilah apa yang terjadi. Ada 30 orang meninggal dunia akibat kekerasan maka kita minta kepada pemerintah India meninjau kembali CAA tersebut karena sangat deskriminatif," katanya.
Padahal, kata dia, India negara demokratis dan sekuler. Seharusnya India menerapkan pilar-pilar demokrasi. "Semua warga negara mempunyai hak yang sama," ujarnya.
MUI meminta penguasa India menegakkan hukum. Para pelaku kekerasan terhadap muslim harus diseret ke pengadilan. "Pada mereka yang membunuh orang lain harus diajukan ke meja hijau," tutur dia. []
