Surabaya - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) akibat pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia. Meski demikian, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku belum menerima surat keputusan Mendikbud tersebut
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
"Sebetulnya rencana semula UN tahun ini adalah terakhir. 2021 sudah tidak ada. Jadi Jatim menyesuaikan, tetapi kami masih tunggu surat resmi untuk menindak lanjuti secara operasional," kata Wahid ketika di BPSDM Jatim, Selasa 24 Maret 2020.
Mantan Staf Bappeda Jawa Timur ini menjelaskan di Jatim sudah siap untuk mengatur penilaian kelulusan siswa. Presentase tersebut didapat dari nilai rapor selama 3 tahun dan ujian sekolah secara tertulis maupun praktik.
"Saya rasa kelulusan sudah selesai, tidak ada masalah. Karena kelulusan itu ditentukan dari 6 semester selama 3 tahun, rata-ratanya 60 persen. Kemudian ujian sekolah atau satuan pendidikan ditambah dengan praktik laboratorium nilainya 40 persen itu sudah cukup menentukan kelulusan," ujar dia.
Wahid menjelaskan manfaat UN diantaranya untuk melihat disparitas mutu pendidikan di masing-masing wilayah, kedua dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
"Jalur ini kan masih berlaku, pendidikan-pendidikan tertentu misalnya akademi militer tahun kemarin melihat dari hasil ini. Maka dari peniadaan ini di tingkat perguruan tinggi mestinya juga harus segera menyesuaikan," kata dia.
Sedangkan saat disinggung proses belajar saat pandemi virus corona, Wahid menceritakan, tenaga pendidik dan siswa saat ini sedang berada di rumah. Ia memastikan proses pembelajaran secara daring pun berjalan maksimal.
"Alhamdulillah hasil pantauan semua kepala dinas di Jatim semua berjalan dengan baik dan para guru bisa memonitor mana siswa yang tidak online. Jadi untuk siswa yang tidak menjaga kontak dengan guru, pasti langsung dihubungi orang tuanya," ucap Wahid.
Masjid Al Falah Surabaya tampak sepi usai meniadakan kegiatan Salah berjemaah dan kajian Islam lainnya. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)Surabaya Belum Dapat Intruksi Meniadakan UN
Sementara Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto mengatakan, hingga saat ini ia masih belum diinstruksikan untuk meniadakan ujian tersebut.
“Kalo memang itu nanti menjadi kebijakan nasional ya kita tentu akan mengikuti. Tetapi sebelum itu ada aturan yang secara baku untuk bisa kita pakai rujukan. Tentu kita tetap mengantisipasi seperti yang sekarang ini,” kata Sudarminto.
Menurutnya, informasi yang tersebar dari Presiden Joko Widodo tersebut belum lah resmi. Sebab pihaknya masih belum menerima surat secara langsung dari pemerintah pusat.
“Sudah diumumin Presiden Jokowi, jadi tetap kita antisipasi. Ya enggak jadi masalah kalau memang ini menjadi keputusan nasional. Kita tinggal menyesuaikan keinginan, menyiapkan administrasi anak seperti rapotnya, itu kita tinggal ikuti aja,” tambah dia.
Disisi lain, Sudarminto sendiri sudah merapatkan dengan anggota Disdik lainnya. Hasilnya, dia sudah menyiapkan rencana apabila UN benat ditiadaka.
"Kita sudah melakukan langkah-langkah yang bersifat antisipasi, plan A plan B sudah ada, juga sudah diskusi diskusi dengan tim. Kalau andai kata ujian nasional tidak ada misalnya, itu apa yang akan dipakai. nilai rapot semester 1-5 misalnya," pungkas dia.
Masjid Al Falah Surabaya Tutup Semua Kegiatan
Wabah virus corona yang melanda Kota Surabaya membuat Masjid Al Falah di Jalan Citarum menutup semua kegiatannya. Sejumlah kegiatan keagamaan seperti salat berjemaah hingga kajian islam tak digelar di masjid ini.
Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, Dwi Andi Handaya Rusman mengatakan, penutupan semua kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan penularan virus corona.
"Pertimbangan kami menutup semua kegiatan salat berjamaah hingga kajian karena Gubernur Jatim telah menyatakan bahwa Surabaya masuk dalam zona merah," kata Andi saat dikonfirmasi, Selasa 24 Maret 2020.
Andi menyebut penutupan semua kegiatan masjid ini terpaksa ia lakukan sejak Senin 23 Maret kemarin. Namun, sebelumnya sejak Gubernur menetapkan Surabaya zona merah, pihaknya sudah tak menggelar Salat Fardhu dan Salat Jumat berjemaah.
"Kami melakukan hal ini hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebab hal ini dalam rangka mencari mudarat paling kecil untuk umat juga untuk menghindari penularan Covid-19 di antara jemaah," imbuh dia.
Sementara itu, Andi mengklaim Masjid Al Falah pertama kali melakukan penutupan kegiatan salat hingga kajian. Karena masjid tersebut menurutnya menjadi rujukan masyarakat Surabaya, bahkan luar kota untuk salat berjemaah atau mengikuti kajian.
"Jadi alasan kami menutup lebih awal karena masjid ini didatangi jamaah dari berbagai tempat. Sehingga kami ingin mengurangi risiko penularan lebih tinggi dari pada masjid lainnya," ujar dia.
Bukan hanya meniadakan salat berjemaah, pihak Al Falah juga sengaja menambah lafal kalimat azannya, disertai dengan seruan agar jemaah melakukan salat di rumah masing-masing.
"Azan masih kita kumandangkan, tapi lafalnya kita tambah dengan anjuran salat di rumah. Ada di terakhir, kata-kata terakhir. 'Asholatu fi buyutikum', salatlah di rumah," ucap Andi.
Selain masjid, Andi mengatakan seluruh lembaga yang dikelola oleh yayasan Al Falah juga ditutup sementara. Seperti lembaga pendidikan, pusat kajian, hingga klinik kesehatan. []
