TAGAR.id, Jakarta - DPP Bara JP mengecam tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diunggah melalui video yang menggemparkan publik. Pasalnya, Hasto Kristiyanto menyebut Presiden RI ke-7, Joko Widodo melakukan Revisi Undang-Undang KPK ditengarai berniat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Bahwa apa yang telah dilakukan saudara Hasto Kristianto dalam beberapa hari terakhir merupakan bentuk upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia," kata Ketua Umum DPP Bara JP, Utje Gustaaf Patty melalui siaran media yang di terma Tagar, Senin, 3 Maret 2025.
Utje menuturkan tudingan Hasto Kristiyanto terhadap Jokowi tak memiliki dasar yang pasti. "Bahwa pernyataan-pernyataan sdr. Hasto Kristianto yang sama sekali tidak berdasar tersebut telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah prikehidupan masyarakat Indonesia," ucapnya.
DPP Bara JP memperingatkan Hasto Kristianto agar tidak lagi menjalankan taktik culas adu-domba di antara tokoh bangsa Ketum PDIP Megawati dengan Jokowi dan Prabowo.
"DPP BaraJP memperingatkan kepada saudara Hasto Kristianto untuk tidak memainkan 'politik sandera' kepada internal partai dan eksternal partai sebagai upaya bargaining untuk melepaskan diri dari jeratan hukum," ucapnya.
"Bara JP menginginkan agar Hasto Kristianto membuka dokumen-dokumen yang dititipkan kepada Connie Bakrie agar semua menjadi terang benderang," sambungnya.
Selain itu, Bara JP juga mendesak KPK RI untuk segera menemukan dan meringkus Harun Masiku dalam keadaan hidup ataupun sudah mati.
"KPK RI untuk segera memeriksa Connie Bakrie atas dasar penguasaan dokumen-dokumen yang dititipkan oleh Hasto Kristianto yang diduga merupakan barang bukti dari kasus Harus Masiku," katanya.
Bara JP juga meminta institusi Polri untuk segera memeriksa Hasto Kristianto atas dugaan provokasi kegaduhan di masyarakat atas pernyataan Hasto mengenai telah terjadinya upaya pelemahan KPK melalui RevisiUU KPK yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI. []