Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian di Papua. Dia menyampaikan duka mendalam atas bertambahnya korban jiwa sebanyak 32 warga sipil Wamena, Papua. Untuk itu ia mendorong pemerintah membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Konflik Papua.
Belum lagi menyoal kerusakan rumah dinas, ruko, dan Kantor Bupati akibat dibakar massa dalam kerusuhan yang kembali terjadi sejak Senin, 23 September 2019.
"Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Sejak awal kita sudah ingatkan pemerintah bahwa persoalan Papua prioritas utama karena risiko korban sipil yang tinggi", kata Sukamta kepada Tagar, Sabtu, 28 September 2019.
Sekretaris Fraksi PKS ini menyesalkan kejadian di Wamena sampai tidak bisa terdeteksi sebelumnya. Padahal, sudah ada kejadian kerusuhan serupa di Sorong, Jayapura, dan beberapa daerah lain di Bumi Cenderawasih.
Hal ini dinilai Sukamta, dalam konteks ini pemerintah dalam menangani persoalan Papua masih belum memiliki sense of urgency.
"Saya berharap kelalaian ini tidak terulang kembali. Pemerintah harus melakukan kerja faktual untuk Papua bukan sekadar kerja simbolis apalagi upaya mengalihkan dengan isu yang lain," ucap dia.
Sebagai langkah konkret, lanjutnya, pemerintah perlu segera membuat Tim Ad Hoc Penyelesaian Konflik Papua. Pemerintah juga perlu menambah jumlah personil aparat keamanan, khususnya kepolisian dengan prioritas tugas menjaga keselamatan warga sipil dan menciptakan situasi aman terkendali.
"Sekali lagi persoalan Papua sangat serius, karena terkait dengan keselamatan jiwa warga sipil, maka wajib dituntaskan dulu. Wacana Pemindahan ibu kota bisa dibahas lain waktu setelah diselesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di depan mata," ujar anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.
Sebelumnya diberitakan juga bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua belum bisa memastikan berapa banyak jumlah pasien yang terluka akibat aksi demonstrasi anarki di Wamena dan Jayapura, pada Senin, 23 September 2019.
"Jumlah pasien dari Wamena ke Jayapura untuk menjalani pelayanan kesehatan kami belum bisa pastikan," kata Kepala Seksi Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Papua Darwin Rumbiak, di Jayapura, Jumat, 27 September 2019 seperti dilansir Antara.
Saat ini, kata dia, Dinkes masih melakukan pendataan berapa jumlah keseluruhan pasien yang menjadi korban demonstrasi di sana. Sebab, orang-orang yang menaiki pesawat hercules dari Wamena ke Jayapura, belum tentu semuanya pasien.
Jadi, kata Darwin, Dinkes Papua harus memastikan mana yang benar-benar pasien dan mana pasien yang ditemani keluarganya. []
