Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir secara tegas mengatakan sepakat dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks Kombatan ISIS ke Tanah Air.
Pasalnya, hingga kini belum ada yang bisa menjamin apakah ratusan mantan teroris tersebut tidak akan melakukan aksi terorisme selepas dipulangkan oleh pemerintah.
Kita tahu ISIS ini kalau ada yang menyatakan virus ISIS ini lebih bahaya dari Corona kalau masuk di sini.
"Ya, jangan dipulangkan terlebih dahulu sampai ada jaminan betul orang-orang ini tidak akan melakukan hal-hal terkait dengan ISIS di Indonesia yang sudah tenang, dan masih banyak masalah ekonomi dan lain-lain," katanya di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
Adies menegaskan, keinginan untuk memudarkan paham Pancasila yang dilakukan orang-orang tersebut bukan salah pemerintah maupun rakyat Indonesia. Itu karena konsekuensi pribadi atau kelompok.
Lantas dia juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang terkait dengan kepulangan mantan teroris ISIS.
"Jangan salahkan kita, mereka yang meninggalkan negara kita kok. Mereka yang mengubah pahamnya dari Pancasila menjadi paham ISIS. Jadi bukan kesalahan kita. Jadi harus berhati-hati, BNPT, Kementerian Agama untuk menyampaikan harus punya perencanaan yang betul-betul matang, baru menyampaikan statement. Baru kami memanggil dan menanyakan apakah betul-betul sudah matang mereka," ujarnya.
Baca juga: Mantan Teroris Menolak Eks ISIS Dibawa ke Indonesia
Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, seseorang yang sudah meninggalkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara suka hati bahkan sampai melecehkan negara kesatuan, jika ingin kembali ke Indonesia harus betul-betul disaring secara selektif.
"Kita tahu ISIS ini kalau ada yang menyatakan virus ISIS ini lebih bahaya dari Corona kalau masuk di sini. Pertama kita harus tahu dulu siapa yang bisa menjamin orang-orang ini nanti sampai di sini kembali ke pangkuan NKRI. Artinya apa? Kami ingin orang-orang ini apabila ingin kembali harus ada jaminan. Misalnya dari BNPT atau Kementerian Agama bahwa orang ini masuk benar-benar sudah kembali ke pangkuan NKRI," ucapnya.
Ditegaskannya, meskipun ada formula deradikalisasi untuk membersihkan pikiran radikal bagi orang-orang yang sudah kadung terkontaminasi, namun hingga kini dia mengaku belum melihat pembuktiannya.
"Saya tidak yakin, saya sebagai Anggota Komisi III tidak yakin. Orang yang melakukan kegiatan terorisme yang dia terkontaminasi faham ISIS yang ada di Indonesia, melakukan teror-teror itu yang sudah dihukum itupun sudah sangat susah," kata dia.
Baca juga: Eks ISIS Bukan Dipulangkan Tapi Memohon Dipulangkan
"Yang katanya ada deradikalisasi dan lain-lain tetapi hasilnya apa? Kan kita belum melihat betul hasilnya, bahkan mereka yang tadinya sudah insaf mulai berpikir kembali karena tidak ada remisi, tidak ada peringanan-peringanan dalam hukuman itu," tambahnya.
Dia menyebut, kurang lebih 600 orang yang sudah terafiliasi dengan ISIS, jika negara masih menerima, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menyebar faham radikalisme kepada masyarakat.
"Jadi, apalagi orang ini 600 orang ya kurang lebih. Bayangkan kalau kita menerima tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan kemudian menyebarkan faham-faham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah. Tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya gitu," kata Adies.
Selanjutnya, sebagai mitra BNPT di DPR, Komisi III akan memanggil dan menanyakan apakah betul para mantan teroris ini bisa dinetralisir pemahamannya agar kembali mengakui NKRI sebagai ideologi bangsa.
Baca juga: Nada Fedulla, Curahan Hati Anak ISIS Ingin Pulang ke Indonesia
"Komisi III akan memanggil BNPT sebagai mitra kami. Kami akan menanyakan apa betul bisa menjamin? Kalau bisa menjamin ayo bagaimana jaminannya? Kan pertanyaannya begitu," kata dia.
"Kalau bisa menjamin, ayo. Bagaimana jaminannya, siapa yang bertanggungjawab apabila orang ini terus kemudian melakukan hal-hal teror kembali, apa BNPT mau bertanggungjawab? Makanya Pak Presiden (Jokowi) sudah berhati-hati," ujar Adies. []
