Bandung - Komisi I DPRD Jawa Barat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat untuk memastikan protokol kesehatan ditaati tidak hanya pada persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun juga sampai pelaksanaan Pilkada Serentak nanti.
“Hal itu (disiplin protokol kesehatan) penting dilakukan (terutama pengawasan dari Bawaslu Jabar) supaya tidak menimbulkan potensi penyebaran Covid 19 atau mencegah kluster baru, kluster Pilkada serentak nanti,” ucap Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sadar Muslihat, Bandung, Senin 9 November 2020.
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Sadar Muslihat (kanan) bersama Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan (kiri). (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)Kami mengingatkan Bawaslu Jabar agar pada pelaksanaannya bisa mencegah risiko munculnya klaster baru,
Oleh karena itu Sadar mengatakan, pengawasan dari Bawaslu Jabar sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko timbulnya kluster baru, kluster Pilkada Serentak 2020. Sehingga tugas Bawaslu Jabar pada Pemilu kali ini bertambah tak hanya mengawasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu namun juga termasuk soal disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.
“Peran Bawaslu Jabar sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga diperlukan supervisi agar protokol medis dijalankan dengan baik. Kami mengingatkan Bawaslu Jabar agar pada pelaksanaannya bisa mencegah risiko munculnya kluster baru,” ucap Sadar.
Disamping itu, Sadar pun mewacanakan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan bangunan permanen untuk Bawaslu Jawa Barat. Sebab, selama ini Bawaslu Jabar tak memiliki sekretariat yang representatif. Padahal, keberadaannya sangat penting sebagai lembaga pengawas Pemilu.
“Kami juga akan mendorong Pemprov Jabar untuk menyediakan bangunan permanen untuk Bawaslu ini. Kami akan dorong persiapan penganggarannya dari sekarang untuk proyeksi anggaran 2021. Apalagi untuk persiapan Pemilu selanjutnya. Baik untuk Pemilu Legislatif maupun kepala daerah nanti,” ujar Sadar. []
Baca juga:
