Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) untuk menyerap susu segar dalam negeri (SSDN) dari peternak dan pengepul susu sebagai bahan baku.
"Langkah ini membuktikan keberpihakan pemerintah kepada para peternak rakyat," ujar Agus menanggapi pertanyaan media usai pertemuan Menteri Pertanian dengan peternak penghasil susu lokal di Jakarta.
Produksi SSDN dalam negeri saat ini memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu sebesar 20 persen atau sekitar 750 ribu ton.
Dari jumlah tersebut, sekitar 530 ribu ton bahan baku susu segar dipasok oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang terdiri dari 59 koperasi dan 44.000 peternak dengan kualitas susu yang memenuhi standar. Namun, 80 persen kebutuhan masih harus dipenuhi dari impor.
Agus menekankan pentingnya pembinaan peternak sapi perah oleh Kementerian Pertanian, mulai dari pemerahan, penyimpanan, hingga penanganan susu, agar dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan industri.
"Agar gap antara kebutuhan bahan baku SSDN dan impor tidak semakin besar, kami berharap Kementerian Pertanian dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif," kata Agus.
Kementerian Perindustrian juga mendukung keikutsertaan peternak sapi perah rakyat dalam program Petani Milenial yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.
Upaya ini diharapkan dapat menarik minat kaum milenial untuk terjun menjadi peternak dan penghasil susu lokal, guna mencapai swasembada pangan, terutama susu.
Kemenperin telah melakukan program digitalisasi dan peningkatan teknologi pada Tempat Penerimaan Susu (TPS) sebanyak 96 titik di Jawa Barat dan Jawa Timur dari tahun 2022-2024.
Program ini mendukung peningkatan kualitas susu dari sisi menjaga rantai dingin pasokan, cemaran mikroba, serta kandungan gizi (protein dan lemak) pada susu segar. Sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan akan memungkinkan produktivitas dan kualitas susu dalam negeri meningkat dan memenuhi kebutuhan nasional.